home

about us

mission

contact us

The Prospect is published by The Indonesian Institute. Our messages are study, democracy and unity.
 

 

MAIN ISSUES
 

Democracy

 

Economy

 

Labor/Unemployment

 

Education

 

Development

 

Global Issues

 

Research

 

Contact Us:

     
 

TALKING POINT

 
  archives  
     
  Kepemimpinan Nasional dan Tantangan Indonesia (2)

Landasan Kepemimpinan Nasional (1)

Menggalakkan koperasi sebagai suatu semangat

Demanding for Peace in Indonesia

Institusionalisasi Premanisme Harus Diakhiri 

Premanisme dan Tantangan Sosio-politik dan Budaya

Kebijakan Ekonomi Megawati Perlu Penjelasan

Kenaikan Harga-harga demi Pertumbuhan Ekonomi?

Privatisasi dan Divestasi

Small but invaluable"

"Sharing Knowledge"

 

 
     
 
 


   

Menggalakkan Koperasi Sebagai Suatu Semangat

Elwin Tobing

 

July 09/03

Suatu ketika Bung Hatta ditanya, “mengapa pasal 33 UUD 1945 tidak langsung saja menyebut koperasi?” Tokoh konseptor pasal 33 tersebut menjawab bahwa asas kekeluargaan lebih cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia.  Dasar kepedulian dari semula, menurut Bung Hatta, adalah jiwa gotong royong dan kerjasama, bukan semata-mata ekonomi. Tindakan-tindakan ekonomi dari gotong royong itulah yang dinamakan koperasi.

Cooperativism, yang oleh Bung Hatta dilihat dalam semangat dan perspektif kekeluargaan, adalah suatu semangat untuk menggerakkan kebersaudaraan (brotherhood) dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang menghendaki kerjasama yang jujur antara satu dengan. Suatu kerjasama yang tidak hanya bertujuan melawan pemerasan (ekspoitasi), tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Secara alamiah misalnya, manusia memiliki kecenderungan untuk mengeksploitir sesamanya, yang telah terwujud dalam berbagai bentuk termasuk kolonialisme. 

Sejarah mencatat bahwa praktik eksploitatif dapat dihadapi dengan kerjasama. Salah satu contoh fenomenal adalah gerakan kerjasama antara rakyat dan tentara dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bisa dikatakan petani bergotong royong dengan tentara.  Petani (rakyat) menyiapkan makanan, sedangkan tentara berperang dan makan bersama dengan rakyat.

Secara historis, koperasi secara kelembagaan lahir pada awal abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisasi ekonomi yang pada waktu sekelompok kecil pemilik modal menguasai (mengeksploitasi) kehidupan masyarakat.  Dalam hal ini, kata koperasi (cooperation) dan rakyat (people) tidak dapat dipisahkan. Raiffisen misalnya, yang menjadi Walikota Heddesdorf, Jerman pada tahun 1864 mendirikan people’s bank (koperasi kredit) yang ditujukan membantu petani yang sangat sengsara hidupnya sehingga tidak sampai jatuh ke tangan pemeras: lintah darat.

Koperasi konsumsi Rochdale di Inggris, tahun 1844, juga sering diangkat menjadi contoh klasik bagaimana 27 laki-laki dan seorang perempuan buruh pabrik tenun menggalang kekuatan menghadapi cekikan harga-harga pokok yang sangat mahal saat itu.

Singkatnya, berkoperasi melawan praktik eksploitasi.

Bung Hatta tentu paham benar akan hal tersebut, yakni pentingnya koperasi dalam menghadapi penindasan. Tetapi yang jauh lebih penting dari koperasi adalah jiwanya, bukan semata-mata tujuan daripada berkoperasi. Dengan kata lain, koperasi sebagai suatu semangat, karena seperti kata Bertrand Russell, esensi kehidupan adalah berkoperasi.

Tetapi, selama kurang lebih tiga dekade pemerintahan Orde Baru, gotong royong telah berubah dari semangat menjadi projek, dari brotherhood menjadi badan usaha, termasuk Goro. Tidak mengherankan bila, sama seperti kebanyakan projek lainnya, koperasi menjadi ladang korupsi. Kejaksaan Negeri Semarang pada Maret 11 misalnya menahan Ketua Koperasi Usaha Mulia Semarang Heriyanto  karena dituduh menyelewengkan dana Kredit Usaha Tani yang disalurkan pemerintah melalui Bank Danamon sebesar Rp 1,3 milyar. Bekas menteri Koperasi, Soebiyakto, pernah dituduh terlibat korupsi. Dan mantan menteri koperasi sebelumnya, Bustanil Arifin pernah ditahan akibat tuduhan korupsi. Deretan korupsi di lingkungan perkoperasian di tanah air sangat panjang.

Fokus pengembangan koperasi dari semangat ke projek dan badan usaha juga hanya menghasilkan badan usaha yang lemah, jauh tertinggal dibanding pilar ekonomi lainnya seperti badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah, meskipun ada dukungan konstitusi dan perhatian pemerintah begitu besar. Mengapa demikian?

Sulit menjawab ini secara persis. Barangkali dapat didekati dari pemikiran ortodoksian yang mewarnai perekonomian Indonesia.  Penganut paham ekonomi ortodoksian sangat percaya implikasi etis output sebagai fungsi dari kontribusi.

Menurut paham ini, wajar bila setiap orang yang tidak memiliki kontribusi cenderung menjadi penonton hasil kegiatan ekonomi.  Dan ini pula salah satu latar belakang yang dapat membantu menjelaskan lahir dan berkembangnya praktik-praktik monopoli. Lantas, apakah fair menghadapkan koperasi dengan usaha-usaha yang monopolistik dalam suatu arena bebas?  Bahkan melindungi koperasi dengan berbagai kemudahan dan belas kasih tanpa melakukan pembatasan terhadap aktivitas monopoli tidak terlalu banyak membantu. Apalagi dalam persaingan akses pasar dan permodalan yang ketat, koperasi secara kelembagaan usaha dituntut lebih efisien dan tangguh yang didukung sumberdaya manusia yang kuat . Tanpa itu, koperasi sulit berkembang.

Akan tetapi, seperti dikatakan oleh Bung Hatta dalam pidato Radio yang berjudul: “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” pada 12 Juli 1951:

“Suatu perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi, inilah ideal kita.  Tetapi bagaimana realita? Realita adalah bahwa kita masih jauh dari cita-cita itu, bahwa kemakmuran rakyat tidak lahir sekaligus dengan kemerdekaan dan kedaulatan, bahwa koperasi tidak timbul dengan sendirinya.  Semuanya itu harus diusahakan, diselenggarakan dengan kerja yang sungguh-sungguh”.

Lebih setengah abad, ucapan Bung Hatta ini masih relevan.  Realita perkembangan perkoperasi masih jauh dari harapan. Tidak hanya koperasi dalam arti kelembagaan, bahkan yang semakin sulit, semangat dalam arti cooperatism, semangat bekerjasama!   Dan pemerintah sekarang dan yang akan datang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional memperbaiki kesalahan konsepsional dan praktikal atas koperasi yang diterapkan oleh pemerintah Orba selama hampir tiga dekade.

Koperasi dalam arti semangat bekerjasama.

 

 Your comment

Back to top

© 2002 The Prospect and The Indonesian Institute, All Rights Reserved. Do not reprint without express written permission