Democracy

Economy

Education

Development

Global Issues

Research

Oliver Helmes," The great thing in this world is not so much where you stand, as in what direction you are moving,"

Perlu penjelasan yang masuk akal

Elwin Tobing

Jan 07/03

Menanggapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif listrik dan telepon, Menko Dorodjatun mengatakan bahwa kenaikan beragam tarif di awal tahun 2003 ini tidak memberatkan rakyat (Republika 2 Januari 2003). Ia beralasan bahwa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) itu bertujuan membuat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan targetnya.  Djatun mengatakan bahwa saat ini pemerintah memerlukan stimulus untuk menggerakkan ekonomi.

Orang awam sekalipun mengerti bahwa permasalahan pokok sekarang
adalah: (1) psikologi rakyat terhadap kenaikan harga sementara
lapangan kerja sangat terbatas dan para koruptor, baik birokrat,
legislator dan pelaku bisnis yang korupsi ratusan milyar, bebas berkeliaran; (2) bahwa kenaikan ini memiliki efek meluas terhadap barang-barang lain sehingga inflasi akan meningkat. Misalnya saja, apabila berpikir secara parsial, harga minyak tanah yang naik seratus rupiah secara nominal tidak menyusahkan rakyat membeli minyak tanah. Tetapi kenaikan tersebut, dikombinasikan dengan kenaikan dalam listrik dan tarif telepon, memiliki efek pada barang-barang lain. Dengan sendirinya secara umum daya beli masyarakat akan menurun sementara pendapatan tetap dan pengangguran semakin meningkat.

Alasan Menko Djatun untuk mengejar pertumbuhan ekonomi barangkali perlu mendapat penjelasan yang lebih rasional. Apakah kalau mau mengejar pertumbuhan ekonomi, harga-harga harus ditingkatkan? Terlepas dari argumen bahwa ada dasar lain daripada kebijakan pemerintah tersebut, yakni pengurangan defisit budget pemerintah, penyimakan terhadap Ekonomi 101 barangkali berguna dilakukan, terutama untuk orang yang awam Ekonomi.

Di teori ekonomi makro, ada perdebatan klasik masalah inflasi dan pengangguran yang dikenal luas dengan Kurva Phillips (yang sebetulnya belum terbukti salah dan benar secara umum di semua ekonomi/negara),. Kurva tersebut menggambarkan adanya hubungan negatif antara laju inflasi dengan pengangguran: Laju inflasi tinggi, pengangguran rendah (dan output tinggi). Akan tetapi kebalikannya juga justru dapat terjadi yakni kenaikan harga-harga secara umum, yang dilihat dari laju inflasi akan menurunkan output (produksi nasional) dan dengan sendirinya meningkatkan pengangguran. 

Hubungan inflasi, output dan pengangguran (tiga hal yang sangat sentral dalam kebijakan makroekonomi) sangat ditentukan oleh aggregat penawaran dan permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Apabila aggregat permintaan meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat (dengan sendirinya pengangguran berkurang) dan produksi nasional juga meningkat (dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi meningkat). Akan tetapi, sebaliknya kenaikan aggregat permintaan tersebut akan menaikkan harga-harga (meningkatkan laju inflasi). Ini yang dinamakan hubungan negatif inflasi dan pengangguran.  Di tahun 50-an dan 60-an, hubungan negatif ini luas ditemukan di negeri maju seperti Inggris dan Amerika.

Bagaimana bila terjadi penurunan dalam aggregat penawaran terhadap barang-barang dan jasa-jasa? Penurunan penawaran dengan sendirinya berakibat pada “seolah” kenaikan dalam permintaan. Akibatnya harga-harga meningkat (inflasi meningkat). Akan tetapi karena penawaran menurun ini berarti permintaan terhadap tenaga kerja juga menurun yang dengan sendirinya menurunkan produksi nasional. Akhirnya yang terjadi adalah inflasi tinggi dan pengangguran tinggi (dan pertumbuhan ekonomi rendah). Ini yang luas terjadi di tahun 70-an ketika terjadi resesi eknomi global.

Kembali pada kebijakan ekonomi pemerintah menaikkan harga-harga. Energi listrik, telepon dan bahan bakar minyak adalah tiga unsur esensial dalam proses produksi. Di tengah kesulitan permodalan sekarang, yang ditunjukkan dengan rendahnya investasi baik domestik maupun investasi asing serta permasalahn dalam sistim perbankan nasional yang belum kunjung selesai, kenaikan tiga unsur pokok dalam proses produksi tersebut sangat mempengaruhi aggregat penawaran. Ceteris paribus (hal-hal lain tidak berubah), kenaikan harga-harga di atas akan menurunkan aggregate penawaran. Dengan sendirinya, itu juga akan mendorong peningkatan pengangguran dan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi aggregat permintaan, kenaikan harga-harga di atas menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan penurunan dalam aggregat permintaan. Kombinasi penurunan dalam aggregat penawaran dan aggregat permintaan akan berakibat fatal pada pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi.

Karenanya saya tidak melihat ada alasan rasional peningkatan harga-harga tersebut apabila tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Apabila tujuannya adalah untuk menutupi defisit dalam budget pemerintah, seharusnya yang menjadi agenda pokok adalah peningkatan pajak yang benar-benar masuk ke kas pemerintah (bukan dikorupsi oleh oknum-oknum di perpajakan bersama-sama dengan pengusaha yang mau mengindari pajak) dan juga peningkatan “retensi” pengeluaran yang benar-benar di gunakan (bukan menguap di tengah jalan).

Menko Djatun mungkin hebat, tetapi kali ini, sorry, saya tidak melihatnya. Dengan segala respek kepada beliau dan anggota tim ekonomi lainnya yang terdiri dari Menkeu Boediono, Memperindag Rini dan Menteri Laksamana, tim tersebut silahkan mengundurkan diri. Mereka hendaknya mundur bukan karena masalah kepribadian atau karakter orangnya tetapi karena kebijakan mereka yang tidak jelas dan tidak koheren untuk memulihkan dan membangun ekonomi bangsa.

Selain itu, dalam tataran yang lebih penting, kabinet ekonomi (dan juga sosial) Megawati gagal karena ketidakmampuan mereka mengeluarkan rencana terpadu pemulihan dan pembangunan ekonomi. Karena apabila semua kebijakan mereka tersebut bagian daripada pemulihan dan
pembangunan yang sudah jelas direncanakan, masih dapat dipahami. Itu berarti pengorbanan sifatnya sementara dan adalah tugas mereka untuk mengkomunikasikan seperti itu kepada publik yang barangkali tidak mendapatkan informasi yang akurat.

Tetapi kalau hanya alasan untuk menutupi defisit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak cukup beralasan. Itu sangat berpikir jangka pendek (very short-run orientation). Itu tidak lebih daripada menutup lobang dengan lobang lain? Atau menutup lobang dengan lobang lain yang lebih besar. Kapan Indonesia majunya?