Democracy

Economy

Education

Development

Global Issues

Research

Oliver Helmes," The great thing in this world is not so much where you stand, as in what direction you are moving,"

Apa Sesungguhnya Yang Lebih Penting?

Elwin Tobing

Jan 03/03

Masalah divestasi di Indosat sekarang tampaknya cenderung bukan menjadi masalah ekonomi dan masalah masa depan bangsa Indonesia, tetapi menjadi terfokus pada persoalan politik. Tanpa kita larut dalam polemik seputar divestasi ini, ada sesuatu yang secara inheren jauh lebih penting daripada divestasi, privatisasi dan semacamnya.

Saya melihat persoalan terbesar sekarang ini bukan masalah divestasi dan
semacamnya, tetapi adalah kemana arah dan tujuan pemulihan dan pembangunan nasional, terutama dari tentang pemulihan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Seperti kata Oliver Helmes," The great thing in this world is not so much where you stand, as in what direction you are moving," masalah paling pokok adalah arah, bukan waktu per waktu saja.

Sampai saat ini, setelah empat tahun Soeharto jatuh dan setelah lima tahun krisis, Indonesia belum memiliki blue print jangkah menengah dan jangka panjang pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Malaysia, segera setelah krisis, langsung berupaya mewujudkan hal tersebut di bahwa komando Perdana Menteri Mahathir. Beberapa waktu silam, bekas Presiden Wahid membentuk dewan pemulihan ekonomi nasional yang dipimpin oleh pengusaha yang juga sumber masalah ketika itu. Itu tidak lebih daripada banyolan. Dan sampai sekarang, setelah satu setengah tahun, pemerintahan Megawati belum memiliki perencanaan yang jelas. Semua tampaknya hanya persoalan.

Kabinet bekerja dari satu persoalan ke persoalan lain tanpa ada koordinasi, tanpa ada koherensi dan tanpa ada perencenaan yang jelas. Menteri tenaga kerja berucap sesuatu yang tidak masuk akal ketika Sony memilih hengkang dari Indonesia.  Dan sekarang Menteri Laksamana dipandang melakukan sesuatu yang anti-nasionalisme.  Menko Dorodjatun suka berbicara pertumbuhan ekonomi sebesar 2%,3% atau 4% ketika kita mengetahui bahwa persoalan utama bukan masalah pertumbuhan ekonomi tetapi lapangan kerja, hutang luar negeri, investasi, BPPN, reformasi financial dan lain sebagainya.

Bahkan Soeharto sendiripun, setelah secara resmi berkuasa, menyadari betapa pentingnya planning ketika dia dengan tim-nya merumuskan Repelita di tahun 1968 dan menjadi Pelita di 1969.

Kalau ada yang mau dituntut mundur itu adalah tim ekonomi Megawati, karena gagal menyadari hal yang paling penting. Sejauh ini masih sedikit kalangan yang melihat isu ini krusial dalam proses pemulihan dan pembangunan ekonomi. (Lebih lanjut dapat di lihat di sini: Megawati's Economic Team Should Resign.)

Masalah divestasi dan investasi tetap seharusnya dilihat dalam kerangka
perencanaan pembangunan. Ketika menyusun kabinet sendiri, Presiden Megawati seakan mengabaikan pentingnya investasi. Ketika itu seharusnya Megawati membentuk tim khusus di bawah presiden atau mungkin departemen sendiri untuk menarik dan memulihkan invetasi. BKPM sangat pasif. Badan Koordinasi? Apa yang harus dikoordinasi? Namanya harus menjadi Badan Penarik dan Pelancar Investasi. Nama mencerminkan visi dan misi. Dan Menko Ekuin mungkin ditiadakan. Tetapi menjadi Menko Pemulihan dan Pembangunan Ekonomi. Lain masalah harus lain pendekatan. Menko Ekuin masih warisan dari situasi jaman Soeharto.

Persoalan yang dihadapi Indonesia sekarang sangat berbeda dan masalah luar biasa (extraordinary episodes) tentu harus dihadapi dengan pendekatan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Kalau memang perlu ditinjau secara seksama keuntungan dan kerugian akan hubungan RI dengan IMF. Kalau lebih banyak ruginya, apakah Indonesia langsung kacau balau kalau hubungan putus? Tidak juga. Yang penting apa rencana pemulihan dan pembangunan dan bagaimana mewujudkannya. Kalau rakyat di minta berhemat BBM misalnya untuk kebaikan nasional, jelas rakyat rasanya bakal bersedia sejauh itu diikuti segenap kalangan. Kalau misalnya naiknya harga-harga adalah untuk kompensasi jangka pendek agar ekonomi pulih, rakyat akan dapat mengerti, sejauh itu dikomunikasikan dengan jelas dan sejauh itu bagian daripada rencana pemulihan dan pembangunan ekonomi.

Tetapi kalangan di sekeliling Presiden Megawati luput melihat masalah
penting ini. Dalam tulisan singkat It's the Investment, Stupid, saya uraikan beberapa inisiatif untuk menarik dan melancarkan investasi serta hal lain yang berkaitan.

Jadi, apakah Indosat dijual, saya tidak melihat itu masalah nomor satu. Kalau memang itu adalah bagian daripada rencana untuk memulihkan dan memajukan ekonomi, mengapa menjadi masalah hebat? Tetapi saya kira memang tidak karena kita sendiri tidak tahu mau berjalan kemana. Persoalan silih berganti: dari BCA, Sinar Mas, Sony, dan lain sebagainya tanpa jelas arah pemulihan dan pembangunan ekonomi.

Sekarang ini terlalu banyak politik. Ketua MPR Amien Rais cenderung menyerang personality daripada Menteri Laksamana. Akhirnya, lebih ke persoalan politik. Dan jujur saja, tidak lagi dalam kerangka etis. Sebagai elit politik Amien Rais seharusnya lebih mengkritik kebijakan bukan orang.

Saya tidak fans Laksamana dan juga tidak fans Amien Rais. Tetapi asumsikan bahwa Laksamana bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan kalangan asing. Seharusnya Amien Rais, sebagai seorang elite politik nasional yang diharapkan dapat menjadi contoh, tidak secara vulgar mengeluarkan ucapan yang sifatnya tuduhan personal seperti (dalam wawancara dengan Tempo), "Sejak lama saya sudah mencurigai orang ini sebenarnya adalah agen asing."

Setiap orang, termasuk politikus, berhak mengkritik kebijakan pemerintah.
Tetapi setiap orang juga wajib mentaati rambu-rambu kebebasan berpendapat. Kalau Amien Rais sungguh-sungguh pejuang rakyat, seharusnya dari awal dia kritik kebijakan pemerintah termasuk nihilnya rencana dan sebagainya.

Berikut adalah perbedaan singkat good politicians and bad politicians
(diambil dari Searching for Good Politicians)

"The difference rests in four alphabets: Bad politicians often talk about
poli-tics, while good politicians often talk about poli-cy. For bad
politicians, politics is everything. They come to power through politics,
they defend their power with politics and in most cases they "die" because of politics. The order of their priority is as follow: Politics, personality and policy. No wonder, when it comes to a policy-making process they always politicizing it because they see policy less important than politics."

Dan usaha saya menyuarakan (moga-moga ada yang mendukung) supaya tim ekonomi mundur bukan karena masalah personal, tetapi karena kebijakan dan program mereka yang tidak jelas.

Kepada politikus atau yang menyiapkan diri menjadi politikus, pesan saya adalah: Bicaralah kebijakan, personality dan politik, bukan dengan urutan sebaliknya. Berusahalah menjadi politikus yang baik (Be good politicians).

"So, what about good politicians? Good politicians talk first about policies
that can make their country better and then ask a question who are the right persons to execute the policies. Realizing that diversity does exist in any society, good politicians search for the common ground among diverse views, negotiate with those who agree and disagree with them and make adjustments to their proposals without destroying the goals they seek to accomplish. In other words, they build political consensus on those two issues (policies and persons). (Diambil dari Searching for Good Politicians) "

Discussion:
Jan 3, 03: Maria Kusumadewi, State University of New York, Buffalo. Good observation! It's true no planning whatsoever informed by our President or her cabinet on how they go about fixing the economy problems, which we all expect they do. Here in the US, everyone goes public eventhough sometimes it's politically incorrect, and in Indonesia as we all know, everything is on its good cover. Who knows may be they want to avoid 'I do not have any relationship with that woman!' type of thing.    But we should remember that they/we have been facing an enormous economic and political problems which will take an off a long time to fix them, so give her some time. Imagine she has to fix a whole field full of rotten beans planted by the previous administration in the past 32 years. Not easy. I still think, she's the right person at the right time. Question is, how much support can she get to clean up the field. It seems that everyone disagree no matter what she does. I agree with you tho, I wish she would tell which direction we're moving to.