Democracy

Economy

Education

Development

Global Issues

Research

Kepemimpinan Nasional dan Tantangan Indonesia

Feb 26/04

Bila fondasi kepemimpinan berfungsi sebagai parameter dalam menilainya, konteks memberikan acuan kemana kepemimpinan itu diterapkan. Dengan kata lain, kita mencoba menguraikan landasan kepemimpinan dalam konteks Indonesia.

Ketika rejim Order Baru lengser di tahun 1998 dan semangat reformasi bangkit secara luar biasa, terkuak beberapa idealisme yang sebelumnya cenderung mimpi yang mustahil menjadi kenyataan. Idealisme tersebut adalah (1) kemenangan moral atas kekuasaan, (2) kejayaan reformasi atas status quo, (3) kegemilangan masa depan atas masa lalu, serta (4) kemenangan hati nurani rakyat atas kekecewaan terhadap berbagai penyelewengan oleh pemerintahan sebelumnya.

Apakah hal-hal ideal tersebut sudah menjadi kenyataan saat ini? Rasanya masih jauh dari harapan. Karenanya keempat hal ideal di atas masih tetap sebagai tantangan terhadap kepemimpinan nasional di masa kini, sehingga siapapun yang mengklaim diri menjadi pemimpin bangsa harus memperhatikan keempat keadaan ideal di atas. Dia harus mampu menjadi inspirator, motivator dan organisator dalam mengembangkan embrio-embrio tersebut menjadi kenyataan. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada empat tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin nasional.

Pertama, meneruskan komitmen terhadap perjuangan moral.  Umum diketahui bahwa praktik KKN yang merajalela dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya adalah disebabkan rendahnya moralitas birokrat, pengusaha dan berbagai kalangan masyarakat. Adalah tugas berat pemimpin nasional untuk memulihkan dan membangun moralitas birokrat, sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkarat dengan praktik negatif tersebut selama kurang lebih 30 tahun, dan yang terus berlangsung sampai sekarang. 

Salah satu upaya pemulihan yang mungkin adalah dengan memulai dari dirinya sendiri, menciptakan keterbukaan dan kejujuran dalam dirinya sendiri. Tanpa itu mustahil pemimpin nasional berhasil memulihkannya. Ini tidak lain disebabkan juga budaya kita yang paternalistik, sehingga seorang pemimpin luas dianggap sebagai tauladan. Karenanya, dia harus menjadi figur pertama yang akan konsisten menegakkan prinsip moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan pemerintahan.  Di sini fondasi kepemimpinan yang ketiga, optimisme, menjadi sentral. Diperlukan adanya self-restrocpection, humility dan ketauladanan. Seorang pemimpin menjadi model.

Kedua, melanjutkan dan meningkatkan kualitas reformasi.  Selama lima tahun terakhir, pengertian reformasi sudah mengalami berbagai penyimpangan. Seorang pemimpin nasional diharapkan dapat memberi makna lebih berbobot dan merevitalisasi reformasi yang sedang diperjuangkan.  Reformasi bukan hanya menyangkut pergantian pemerintahan dan anggota badan legilastif. Jauh lebih penting, itu meliputi mentalitas, cara berpikir, cara mengelola sumberdaya nasional, dan cara bersosialisasi masyarakat.  Reformasi menyangkut pembaruan sikap masyarakat dan penerimaan secara dewasa perbedaan-perbedaan baik ras, agama, suku dan etnis, yang merupakan isu sangat sensitif selama ini, serta penempatan kepentingan bangsa secara utuh di atas kepentingan golongan. 

Karenanya seorang pemimpin nasional juga diharapkan dapat memimpin pembaruan terhadap kesenjangan pemikiran, pendapat dan sikap antar golongan, agama dan suku terhadap reformasi.  Bagaimanapun juga tidak semua kalangan menyambut reformasi secara positif.  Beberapa anasir mungkin akan mencoba membalik atau memanfaatkan situasi demi kepentingan golongannya.  Adalah tugas pemimpin nasional untuk menyatukan bangsa dalam satu visi dan misi: kesatuan nasional, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain, dia menjadi inspirator dan motivator.

Ketiga, mewujudkan kegemilangan masa depan atas masa lalu. Masa lalu bangsa ditandai dengan mismanagement sumberdaya alam dan manusia nasional. Pemanfaatan sumberdaya alam tidak dioptimalkan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Sebaliknya, tingkat kesenjangan ekonomi dan kemiskinan secara absolut terus meningkat.  Sama halnya, sumberdaya manusia belum dimanfaatkan secara optimal karena dua hal, yakni pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan fisik dan individu-individu kapabel justru berada di luar sistem. 

Kondisi sekarang, khususnya dari segi ekonomi, sangatlah serius ditandai dengan tingkat pengangguran relatif tinggi yang diperkirakan mencapai 30%, sekitar 50 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, lunturnya kepercayaan investor asing dan domestik, masih tingginya tingkat harga-harga, serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok.  Masalah berat lain adalah restrukturusisasi perbankan dan utang luar negeri.  Ringkasnya, tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sangat berat.

Karenanya, seorang pemimpin nasional diharapkan dapat merumuskan dan menjalankan kebijakan yang tidak hanya bertujuan mengatasi masalah ekonomi sekarang, tetapi juga kebijakan masa depan yang konsisten dengan misi dan visi bangsa. Apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek dan bagaimana mencapainya? Apakah misalnya dengan penggenjotan investasi asing dan domestik? Apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesempatan kerja? Perlu pemahaman akan target-target yang hendak dicapai dan bagaimana strategi dan usaha dalam mencapai target-target tersebut.

Dalam jangka menengah, apa yang harus dilakukan dalam memajukan ekonomi pertanian dan industri kecil dan menengah? Dari data BPS (2002), sekitar 50 % atau 40 juta tenaga kerja masih terpusat di sektor pertanian dan hanya 12.5 % di sektor industri.  Apa yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru adalah, strategi kebijakan ekonomi yang berfokus pada industri ternyata gagal menyerap surplus ternaga kerja di pertanian, sementara ironisnya, sumberdaya modal lebih terpusat pada sektor industri.

Dalam jangka panjang, apa yang harus dilakukan untuk membangun manusia Indonesia.  Mencerdaskan kehidupan bangsa tanpaknya satu-satunya pilihan.  Data BPS (2002) menunjukkan sekitar 67% atau 140 juta penduduk masih berpendidikan SD ke bawah.  Di tengah revolusi teknologi dan pengetahuan, tidak ada jalan lain selain membina dan memperlengkapi penduduk yang tertinggal dengan sarana dan prasarana pengetahuan. 

Suatu contoh mengagumkan yang diberikan Andrew Carnegie, konglomerat baja AS yang membangun lebih kurang 1.800 perpustakaan di seluruh AS.  Juga, janda pendiri MacDonald memberikan sumbangan sebesar 1.6 milyar dolar untuk pengembangan pusat kemasyarakatan di AS. Karenanya, seorang pemimpin nasional diharapkan mampu menggalang sumberdaya pemerintah dan swasta untuk misalnya mendirikan dan mengembangkan pusat-pusat pengetahuan dan pendidikan kemasyarakat di setiap ibukota kabupaten.  Hanya dengan memperlengkapi rakyat dengan pengetahuan, bangsa Indonesia akan mampu mengikuti kemajuan peradaban manusia.

Seorang pemimpin nasional, tidak hanya mampu menjadi inspirator, juga sebagai penggerak dalam membangun kesatuan nasional, baik melalui ide, pikiran-pikiran dan pendekatan-pendekatan kebijakan yang inspiratif dan yang semangatnya merangkul semua lapisan masyarakat dan golongan. Dia seorang organisator.

Keempat, mewujudkan kemenangan nurani rakyat.  Selama beberapa dekade, rakyat telah menyaksikan banyak individu yang melakukan penyimpangan baik di bidang ekonomi, politik dan hukum, tetapi hukum dikebiri sehingga tidak mampu menjangkau individu-individu tersebut.  Adalah tugas pemimpin nasional untuk menyelenggarakan amanat konstitusi bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dengan membangun dan menciptakan hukum bagi semuanya tanpa pandang bulu.  Dia menjadi leader.

***

Sejarah menunjukkan tidak sedikit pemimpin yang lahir dari dan didukung oleh rakyat, akhirnya oleh godaan kekuasaan dan lemahnya pengendalian dirinya, menjauh dari rakyat dan menjadi beban bangsa.  Karenanya sangat menarik apa yang dikatakan oleh Jeff Gilmore, “let humility define your ambition, but not ambition define your humility.”

Ketika seseorang memiliki ambisi menjadi pemimpin nasional, hal pertama yang harus dia jawab adalah apakah ambisinya menentukan karakternya, atau karakternya menentukan ambisinya. Kalau jawabannya cenderung yang pertama, kegagalan nasional sudah dipelupuk mata, karena dia gagal memenuhi fondasi ketiga dari kepemimpinan, yakni optimisme.

Akhirnya kembali ke pertanyaan semula, apakah benar Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan? Untuk menjawabnya, kita cukup mengaitkan ketiga fondasi dari kepemimpinan dan tantangan-tantangan di atas dengan perkataan Gilmore tersebut. Apakah pemimpin dan calon-calon pemimpin bangsa sekarang sudah berpijak di atas idealisme, realisme dan optimisme? Apakah mereka memahami tantangan real bangsa secara seksama dan memiliki idealisme yang rasional serta optimisme dalam menjawab tantangan tersebut? Artinya, apakah mereka mampu sebagai inspirator, motivator dan organisator yang memiliki kerendahan hati dan karakter yang menjadi panutan bangsanya?

Setelah struktur dan berbagai parameter relevan dihadirkan, tugas kita untuk secara objektif menjawabnya pertanyaan kunci tersebut. Di tengah proses seleksi kepemimpinan nasional, jawabannya bukan tanpa implikasi. Kekeliruan kita, bukan hanya dalam menjawabnya tetapi juga dalam memahami  parameter kepemimpinan nasional yang ideal, akan membawa bangsa kita ke alam kemunduran.

Seperti kata Peter Drucker, “kepemimpinan adalah melakukan yang benar” (“leadership is doing the right things”). Benar dalam arti memiliki idealisme, realisme dan optimisme.

 

 Your comment

Back to top