Democracy

Economy

Education

Development

Global Issues

Research

Pertemuan Paris Club yang ketiga baru-baru ini menghasilkan kesepakatan baru tentang hutang luar negeri pemerintah.  Pihak asing (pemberi pinjaman) setuju untuk menjadwal ulang hutang sebanyak 5.4 milyar dolar yang jatuh tempo dalam periode waktu 21 bulan.  Dalam kesepakatan baru juga, pinjaman pembangunan, umumnya berupa pinjaman lunak dari multilateral lenders seperti Bank Dunia, akan dibayar dalam periode 20 tahun termasuk 10 tahun grace period.

Sejauh ini, meski Indonesia belum tergolong heavily indebted country menurut kategori Bank Dunia, posisi hutang luar negeri dan dalam negeri pemerintah cukup mengkawatirkan. Beberapa bulan lalu Menko Ekuin, Dorodjatun mengungkapkan problematika hutang pemerintah, domestik plus hutang luar negeri, yang jumlahnya mencapai 140 milyar dolar. Sekitar separuh dari total hutang pemerintah tersebut (public debt) adalah hutang domestik. Besarnya hutang pemerintah ini dapat dibandingkan dengan persentase pembayaran hutang dan bunga yang mencapai 40% dari anggaran pemerintah. Bayangkan kalau Saudara memiliki hutang dan 40% dari pendapatan yang dimiliki harus disalurkan untuk pembayaran hutang dan bunganya. Apakah dapat diharapkan kalau pemerintah dapat berbuat banyak dalam membangun Indonesia, apalagi di tengah banyaknya persoalan rumit termasuk dinamika perkembangan politik yang cenderung berimpak negatif dalam merangsang kemajuan ekonomi?

Yang lebih tidak kondusif, hampir semua pihak saat ini seolah menunggu dan mengharapkan pemerintah akan berhasil melakukan perombakan dan perbaikan baik di bidang ekonomi dan sosial. Di lain pihak, sebagian lapisan di masyarakat, termasuk infrastruktur politik, kurang mengerti betapa kompleksnya masalah yang di hadapi Indonesia saat ini.

Saat ini berkembang berbagai pandangan mengapa perekonomian belum mampu pulih. Pemerintah berusaha menyakinkan banyak pihak dengan perkiraan angka indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sekitar 3 persen. Angka ini tentu tidak berarti apa-apa dibanding dengan persoalan nyata yang berkembang seperti minimnya lapangan kerja, langkanya investasi dan berbagai ketidakpastian lain termasuk masalah keamanan.

Sebagian kalangan menganggap pemerintah kurang becus menangani pembangunan sekarang. Masalah: skills and kapabilitas. Sebagian lagi menganggap masih maraknya praktik-praktik negatif dari berbagai kalangan. Masalah: moralitas dan integritas. Yang lain beranggapan adanya anasir dalam negara yang tidak menghendaki kemajuan dan kesatuan. Masalah: kestabilan. Terakhir, adanya anggapan bahwa dinamika politik sangat menghambat pembangunan. Masalah: efek negatif reformasi.

Perlu Dana, Bukan Omongan!

Merujuk situasi sekarang, hanya jika pembangunan bisa dijalankan dengan modal bicara, Indonesia bisa maju. Tetapi kata-kata tidak ada gunanya tanpa tindakan kongkrit dan tanpa didukung adanya sumberdaya. Efek negatif dari reformasi adalah kebebasan berbicara tanpa kontrol. Semua pihak ingin menyuarakan pendapat dan kepentingannya masing-masing. Paradoksnya, berbeda pendapat sedikit, berarti musuh. Memiliki alternatif solusi lain terhadap suatu masalah bisa dianggap tidak mengerti persolan. Meski demikian komentar dan usulan terhadap berbagai hal yang berkembang tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Tidak jarang, usulan dan komentar bahkan jauh dari substansi permasalahan, seperti gerakan yang anti barat dan anti lembaga internasional.

Apa yang diperlukan saat ini adalah investasi: dana! Pabrik tidak bisa jalan tanpa ada enerji: dana. Perusahaan harus bayar energi dan tenaga kerja: dana. Pekerja harus bisa makan untuk sebulan: dana.

Angka pengangguran saat ini cukup tinggi dan lapangan kerja baru sangat terbatas. Investasi domestik dan luar negeri juga sangat terbatas. Produksi berbagai kebutuhan juga terbatas. Semuanya lebih disebabkan dua hal: kepastian usaha bisnis dan keamanan.

Orang-orang yang menderita sekarang karena harus kehilangan pekerjaannya mungkin akan berkata, “Lebih baik jaman Orde Baru. Paling tidak saya ada pekerjaan, tidak peduli siapa yang dapat lebih banyak dan apapun cara mereka untuk mendapatkannya.”

Masalahnya, kebanyakan perancang kebijakan sekarang serta perancang peraturan (anggota legislatif) tidak terbiasa berpikir kritis, sistematis dan strategis. Selama Orde Baru, langkah-langkah strategis umumnya secondary setelah langka taktis yang lebih menguntungkan sekelompok kecil individu. Sedikit banyak, iklim itu masih berkembang karena praktis iklim dan pola birokrasi sekarang tidak berubah dari Orde Baru.

Para anggota DPR sekarang mayoritas juga bukanlah orang-orang yang berhasil ditempa dan terlatih lewat proses berpikir dan pengambilan keputusan yang strategis. Umumnya adalah lewat partai yang input-nya tidak melalui saringan yang kompetitif dan objektif.

Alhasil, apa yang kita lihat sekarang adalah kebanyakan omongan dengan sedikit sekali tindakan konstruktif yang kongkrit. Mereka bermain politik, tetapi lupa satu hal, yakni perut rakyat sering keroncongan.

Umumnya, inisiatif yang berkembang sekarang adalah untuk mengejar posisi di Pemilu 2004. Wawasan dan rencana pengambil kebijakan dan perumus peraturan menjadi sangat dipengaruhi oleh konstelasi di 2004. Tidak mengherankan kalau parta-partai akan tumbuh subur lagi. Kalau merasa partainya tidak memiliki suara banyak, mereka akan mencoba bergabung dengan yang lainnya. Bagi kalangan di luar birokrat, partai menjadi kendaraan untuk kepentingan yang condong lebih individu dan kelompok. Dari konfigurasi dan latar belakang yang ada, sangat susah diharapkan kalau perkembangan ini akan membantu memulihkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan kata lain, sangat susah untuk mendatangkan dan memutar: dana.

Dana tidak datang dengan sendirinya. Investor domestik akan tetap memangkir dananya di luar sampai situasi bisnis dan keamanan di Indonesia menunjukkan kepastian dan kestabilan. Investor asing lebih hati-hati lagi, kecuali ada yang paham betul memanfaatkan ruang-ruang kelemahan di Indonesia. Secara umum, seperti kata seorang calon investor asing kepada saya, “hanya malaikat yang mau menanamkan modalnya di Indonesia saat ini.”

Perlu Kestabilan, Bukan Partai!

Kita tidak butuh partai-partai sekarang ini, juga tidak butuh kelompok-kelompok primordial yang berorientasi kepentingan parsial. Yang diperlukan adalah keamanan. Tidak mengherankan, salah satu hal yang ditekankan oleh Orde Baru di tahun-tahun pertama kekuasaan rejim tersebut adalah stabilitas politik dan keamanan. Kesalahannya kemudian adalah lemahnya kontrol terhadap rejimnya sendiri.

Ketika revolusi rakyat terjadi di Filipina paruh kedua tahun 80-an, praktis Filipina seperti mulai dari awal. Pasca revolusi tidak berarti semua situasi menjadi kondusif untuk pembangunan. Sama seperti mata uang logam, setiap perubahan senantiasa mengandung dua dimensi. Reformasi memiliki dimensi positif dan negatif. Meski reformasi dianggap positif, tetapi karena sifatnya masih dalam tahap transisi, itu juga bisa digunakan oleh banyak pihak untuk mencari dan menyelamatkan diri masing-masing meski harus melalui proses yang merugikan banyak pihak. Ini sisi negatif dari reformasi, kaburnya kontrol.

Polarisasi yang tajam dalam politik nasional menandakan adanya kekaburan kontrol dalam perancangan, implementasi dan pengawasan kebijakan pembangunan. Setiap upaya oleh satu pihak (seperti pemerintah misalnya) akan dipandang negatif dari perspektif yang berbeda oleh pihak lain (seperti partai di dalam DPR). Tarik menarik dalam proses pengambilan kebijakan tidak jarang terjadi seperti kasus BCA yang terakhir. Bahkan terhadap hal yang paling krusial juga, seperti masalah strukturisasi perbankan nasional yang memakan biaya ratusan milyar dolar, tarik menarik kepentingan sangat jelas tergambar. Menko Ekuin misalnya dalam suatu diskusi di Keduataan Besar Indonesia di Washington Februari lalu menggambarkan permasalahan berat yang dihadapi pemerintah sekarang. Menurut Djatun, masalah rumit penanganan hutang dalam negeri termasuk disebabkan persoalan hukum yang rupanya sudah cenderung dipersiapkan oleh pihak yang memiliki hutang, bekerjasama dengan berbagai pihak, sebagai jalan keluar untuk bebas dari tanggung jawab.

Sekarang yang diperlukan tidak hanya kestabilan politik dan keamanan, juga keuangan. Meski rupiah sekarang ini sudah cenderung ‘stabil’ di sekitar 9 ribu sampai 10 ribu per satu dolar AS, tingkat tersebut sesungguhnya tidak kondusif untuk kemajuan ekonomi Indonesia.  Berbagai sekuens kejadian di tahun 1997 sampai 2000 menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan mampu menggocang stabilitas politik dan keamanan. Tetapi, kestabilan keuangan bisa terlaksana mulus apabila didukung oleh kestabilan politik dan keamanan. Ini berarti, kestabilan politik dan keamanan menjadi dasar untuk kestabilan keuangan.

Kestabilan keamanan vis a vis kestabilan politik adalah dua hal yang saling bergandengan. Sementara kestabilan politik dan menjamurnya partai adalah dua hal yang saling bertolak belakang.

Untuk menjamin adanya kestabilan politik, perlu adanya pengakuan dan respek terhadap siapa yang memegang inisitif dan kontrol terhadap kebijakan nasional. Tanpa kedua hal itu, mustahil akan berkembangan kestabilan keamanan, karena berbagai pihak yang tidak suka akan adanya keamanan akan mengambil kesempatan dalam situasi tersebut.

Bayangkan skenario berikut. Misalkan dalam Pemilu 2004 yang akan datang sepuluh partai berbagi kursi hampir sama. Apa yang akan terjadi? Di tengah-tengah bangsa yang secara kualitas wawasan dan cara pandang individu-individu di dalamnya masih cenderung kurang stabil, perolehan kursi tersebut akan cenderung menghasilkan ketidakstabilan politik, keamanan dan keuangan yang akhirnya menyebabkan upaya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja hanya mimpi belaka.

Apa yang diperlukan saat ini adalah konvergensi (convergence) dalam kepentingan setiap pihak, yakni bagaimana untuk memajukan kesejahteraan umum. Arah ke sana tidak dengan kendaraan politik, tetapi dengan adanya kestabilan politik di dalam negeri. Setiap pihak, secara langsung maupun tidak langsung memiliki impak terhadap kestabilan politik dan keamanan. Dalam era reformasi dan demokrasi, untuk mewujudkan kestabilan politik, peranan partai sangatlah dominan. Dalam pemerintahan yang otoriter, peranan tersebut dipegang oleh pemerintah. Salah satu cara pemerintah Orde baru pada awal tahun 70-an untuk mewujudkan kestabilan politik adalah dengan keputusan untuk mereduksi jumlah partai politik menjadi 3.

Tentu mengharapkan pemerintah sekarang  untuk melakukan hal yang serupa sama halnya dengan kembali ke masa lalu. Yang diperlukan adalah inisiatif dan good will individu-individu yang masih cenderung berpikir partisan dan individual untuk segera merangkul idealisme kesatuan nasional dan kesejahteraan seluruh bangsa.

Pemerintahan Megawati sudah lebih setengah tahun. Inisiatif sudah ada di sana sini. Namun kontrol terhadap pelaksanaan kestabilan keamanan dan ketertiban sosial masih sangat susah. Padalah peranan pemerintah dalam menegakkan keamanan dan ketertiban sosial sangat sentral. Dan itu hanya bisa tercipta kalau pemerintah kembali dengan jelas merumuskan apa saja yang disebut dengan gangguan keamanan dan ketertiban sosial serta konsekuensi apa yang akan dihadapi oleh para pelanggar. Konsistensi dalam penerapan rumusan itu juga harus jelas. Sayangnya, sampai sekarang hal itu belum jelas dilakukan oleh pemerintah sehingga banyak berkembang interpretasi sendiri-sendiri terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Dan ini hanya melahirkan ketidakpastian akan stabilitas keamanan dan sosial, yang pada gilirannya menggoncang stabilitas keuangan.

Di tengah situasi seperti ini, sulit mengharapkan adanya perbaikan ekonomi yang mendasar.  

Your comment

Back to top