Where do we really want to go? =

Mengapa diperlukan pemimpin yang benar?

Elwin Tobing

Bila ada angket yang menanyakan tentang keadaan nasional sekarang, mayoritas responden mungkin menjawab,” tidak bagus”. Bila ditanya tentang masa depan Indonesia, kebanyakan mungkin akan tidak optimis. Dan bila pertanyaan lebih spesifik ke arah tujuan yang Indonesia akan capai, mungkin mayoritas kesulitan menjawabnya.

Persoalan terbesar Indonesia saat ini bukan masalah mentalitas dan moralitas pejabat, pemimpin politik, anggota DPR, pengusaha dan masyarakat. Juga bukan menyangkut korupsi atau buruknya masalah hukum. Persoalan terbesar sekarang lebih mendasar daripada hal-hal disebutkan di atas, yang semuanya cenderung merupakan derivasi (turunan) daripada satu hal yang sangat fundamental, yakni: arah dan masa depan bangsa ini sendiri. Where do we really want to go?

Mau kemanakah sebenarnya bangsa ini mau berjalan?

Where? Apakah agenda bangsa ini 5, 10 dan 20 tahun dari sekarang?

Lebih setengah abad merdeka, Indonesia ternyata masih berada pada tahapan where, belum pada tahapan how to get there dan when we will get there. Situasi ini seolah mundur kembali ke jaman sebelum kemerdekaan. Mungkin lebih buruk daripada itu apabila faktor perkembangan jaman (termasuk perbandingan dengan bangsa lain) dan faktor waktu di sesuaikan.  Misalnya saat itu mayoritas bangsa di Asia masih berada pada tahap where, bertanya dan berjuang dengan kata kemana. Sekarang mayoritas bangsa-bangsa tersebut tidak lagi bertanya where dan how, tetapi sudah when.  Malaysia misalnya sudah lama menargetkan dan bekerja sehingga pada tahun 2020 sudah sejajar dengan bangsa maju sekarang.  Ketika sudah merdeka lebih 50 tahun dan ketika sudah berada di jaman Internet, Indonesia masih belum mampu menjawab singkat tersebut.

Dosa Orde Baru?

Jatuhnya pemerintahaan Orde Baru ternyata tidak hanya membukakan mata bahwa ternyata landasan pembangunan ekonomi sedemikian buruknya. Tidak hanya membuka mata kalau masalah hukum juga buruk. Tetapi satu hal paling jelas adalah ternyata pemerintahan Orde Baru bukan penyebab satu-satunya semua masalah Indonesia sekarang seperti yang tidak sedikit dikemukakan beberapa kalangan.

Di jaman Orde Baru, umum berkembang keyakinan bahwa calon-calon pemimpin potensial dilumpuhkan dan dikebiri oleh penguasa sehingga masyarakat tidak melihat adanya calon-calon pemimpin brilian dan hebat. Ada juga keyakinan kalau penguasa secara tidak langsung mengembangkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat dengan meniupkan isu SARA dan kemudian meligitimasi penguasa menggunakan tangan besi dalam menumpas setiap gerakan berbau SARA. SARA menjadi alat politik.

Juga dikemukakan bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi berperan sebagai rubber stamp penguasa, Indonesia akan lebih baik.  Semua itu adalah keyakinan yang tidak jarang dikemukakan orang.

Empat tahun sejak jatuhnya Orde Baru, tampaknya keyakinan-keyakinan tersebut hanya isapan jempol belaka. Krisis kepemimpinan serius terjadi justru pasca Orde Baru. Apabila memang sebelumnya ada figur hebat dan benar-benar pemimpin, figur tersebut akan dengan sendirinya rising like the sun dan shining like the star di jaman sekarang.  Figur tersebut akan menjadi sosok yang di dengar dan mendapat respek dari hampir semua kalangan, baik mayoritas maupun minoritas. Krisis kepemimpinan lebih disebabkan kenyataan bahwa memang Indonesia belum berhasil melahirkan figur pemimpin, bukan karena tindakan pengebirian dari pihak penguasa masa lampau. Belum ada figur yang benar-benar sebagai pemimpin. Seorang real pemimpin justru umumnya tampil pada saat krisis. Gandhi bukan tampil di tengah situasi aman sejahtera. Bung Hatta yang praktis mendapat respek dari hampir semua kalangan di tanah air juga tida tampil pada saat Indonesia aman sejahtera. Nelson Mandela dan Abraham Lincoln juga tampil tidak dalam keadaan bangsanya aman. Real leaders adalah sosok yang berjuang di segala situasi dan memiliki suatu visi yang menjadi ciri khas mereka yakni: persatuan dan kesatuan. Dan, yang jauh dari godaan harta.

Isu SARA juga ternyata bukan mitos ciptaan Orde Baru. SARA bahkan lebih serius pasca Orde Baru.  Meski demikian, masih tetap banyak kalangan menilai bahwa SARA sekarang justru output dari Orba. Ini menyepelekan situasi bahwa masalah SARA sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan cara berpikir setiap insan Indonesia dalam memahami eksistensi dirinya di tengah berbagai problematika dan kemajemukan bangsa. Karenanya, masalah SARA sangat berkaitan erat dengan where, kemana bangsa ini mau berjalan..

Tiga Isu Fundamental vs Pemimpin

Where do we really want to go? Sebagai sebuah bangsa, jawaban terhadap pertanyaan tersebut harus jelas, konsisten dan mensyaratkan adanya komitmen. Di UUD 45 sangat jelas bahwa tujuan bangsa ini adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penguasa Orba tidak salah dalam hal ini. Arahnya justru sangat tepat. Yang salah adalah pelaksanaannya dan komitmennya. Sekarang, pasca Orba, justru arah, pelaksanaan dan komitmen semua masih kabur. Arah yang jelas akan membuat masyarakat paling tidak mengerti kemungkinan apa yang akan mereka hadapi serta pengorbanan dan perjuangan apa yang dibutuhkan dari mereka (selama Orde Baru rakyat sudah cukup banyak berkorban).

Dalam kaitan dengan arah ini ada tiga isu yang sangat fundamental diperhatikan yakni:

Kemanakah arah bangsa ini dalam hal kehidupan berbangsa dan bermasyarakat?

Ke manakah arah bangsa ini dalam hal pelaksanaan tertib kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat?

Ke manakah arah bangsa ini dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi?

Jawaban yang ideal adalah Kesatuan, Demokrasi dan Kemakmuran .

Tetapi keadaan ideal masih sangat jauh dari kenyataan. Kesatuan dan persatuan nampaknya sesuatu yang harus diupayakan dengan ekstra sungguh-sungguh. Kata persatuan dan kesatuan sendiri mungkin saat ini sudah berbeda-beda untuk setiap orang atau kelompok. Ini mengisyaratkan masih perlunya pemahaman akan kata where dalam hal persatuan. Kesatuan yang bagaimana, dan persatuan yang bagaimana?

Meski tampaknya Indonesia mengalami krisis dalam hal persatuan dan kesatuan, dengan kemajemukan bangsa yang sangat tinggi, situasi Indonesia secara relatif sebetulnya lebih baik dibanding beberapa bangsa lain dalam memelihara perbedaan. Rakyat Indonesia sudah terbiasa hidup dalam kemajemukan. Indonesia memiliki budaya tepo saliro, saling menghargai satu sama lain. Ini adalah modal positif dalam membangun kesatuan bangsa. Namun, selain faktor positif ada hal negatif yang tidak kalah pentingnya dicermati. Karena dalam setiap perbedaan umumnya ter-internalize sifat-sifat eksklusifme dan ancaman, setiap gangguan terhadap keseimbangan perbedaan ini akan dengan mudah menghancurkan keselarasan, keharmonisan dan kesatuan.

Di tengah budaya yang masih paternalistik dan di tengah perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang masih sedang berkembang, baik dari segi pendidikan, pengetahuan dan kemakmuran ekonomi, setiap goncangan (ketidakstabilan) yang diperkenalkan oleh seorang pemimpin atau suatu kelompok dapat dengan mudah menggoyahkan keadaan kesatuan masyarakat. Ini tidak mengherankan mengapa kita melihat peristiwa di Sampit, Poso, Maluku dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia adalah bangsa yang berbudaya (civilized), namun dikarenakan berbagai faktor termasuk hal-hal disebut di atas, kestabilan mind (cara pandang dan cara bersikap) mereka relatif mudah terganggu. Ini mengisyaratkan bahwa peranan pemimpin dalam mewujudkan kesatuan bangsa ini sangat vital. Soekarno tidak salah, dan jauh hari dia sudah menyadari hal tersebut. Lebih 50 tahun kemudian, ternyata masih belum tampak pemimpin di Indonesia yang benar-benar menyadari hal tersebut.  Kata kunci: pemimpin.

Mayoritas mungkin setuju bahwa demokrasi yang sedang dikembangkan Indonesia saat ini masih jauh dari harapan.  Demokrasi tidak hanya berarti pemerintahan dipilih oleh rakyat melalui perwakilannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintahan bersumber dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini faktor kepemimpinan sangat sentral. Seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat dapat menjauh dan bukan untuk rakyat. Berbagai contoh di banyak negara menunjukkan hal tersebut.

Selama empat tahun terakhir, pengertian demokrasi sudah banyak mengalami bias dan penyimpangan. Demokrasi bukan hanya menyangkut mekanisme pergantian pemerintahan tetapi juga meliputi mentalitas, cara berpikir dan bersosialisasi masyarakat.  Demokrasi menyangkut pembaruan sikap masyarakat dan penerimaan secara dewasa perbedaan-perbedaan baik ras, agama, suku dan etnis, yang merupakan isu sangat sensitif selama ini, serta penempatan kepentingan bangsa secara utuh di atas kepentingan golongan.  Dengan pengembangan demokrasi yang benar, semangat kesatuan dan persatuan dengan sendirinya meningkat.

Pemimpin-pemimpin di Indonesia, mulai dari presiden, pemimpin partai serta anggota DPR, pada saat krusial sekarang ini seharusnya dapat mendefiniskan kembali, memberi makna lebih berbobot dan merevitalisasi demokrasi yang sedang diperjuangkan. Tanpa itu, mustahil rasanya mengharapkan banyak dari perjuangan mewujudkan demokrasi di Indonesia.  Dengan polarisasi politik dan ideologi yang makin tajam terutama menjelang Pemilu 2004, tampaknya usaha perwujudan demokrasi ini dapat mengalami hambatan fatal. Kata kunci: pemimpin dan anggota badan legislatif.

Kemakmuran suatu bangsa tidak dapat terwujud tanpa perencanaan pembangunan yang matang dan strategis. Krisis ekonomi terjadi lima tahun lalu, namun sampai sekarang Indonesia belum memiliki blue print rencana pembangunan jangka panjang. Dua tahun setelah Soeharto berkuasa di tahun 1967, pemerintahan Orba keluar dengan repelita I. Pemerintahan sekarang ini masih 9 bulan, tetapi di tengah situasi sekarang dan dengan pengetahuan yang sudah ada, pemerintahan sekarang seharusnya dapat bekerja lebih keras. Apabila dalam kurun 6 bulan lagi belum keluar rencana eksplisit pembangunan jangka panjang Indonesia, sudah sepantasnya kinerja Cabinet sekarang dipertanyakan. Masalah yang paling serius tentang pembangunan ekonomi bukan menyangkut kebijakan hari per hari, minggu per minggu atau tahun per tahun, tetapi menyangkut arah serta tujuan yang akan dicapai. Menunggu pemerintahan pasca 2004 melakukan hal tersebut merupakan kelalaian serius.

Untuk mewujudkan hal ini diperlukan adanya kepemimpinan yang tidak hanya mampu menggalang ide-ide cemerlang dari pembantu-pembantunya serta masyarakat, mengolahnya dan menghasilkan ide-ide yang lebih cemerlang, tetapi juga yang mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk bekerja sesuai dengan ide tersebut. Dengan sendirinya ini berimplikasi bahwa pemimpin yang sangat dibutuhkan saat ini adalah yang mampu berkomunikasi dan yang mampu bertindak.

Persoalan where do we really want to go dapat direduksi menjadi persoalan bagaimana memperoleh pemimpin dan anggota legislatif yang benar-benar berkualitas, yang dapat menggerakkan bangsa dan negara mewujudkan tiga hal fundamental: kesatuan, demokrasi dan kemakmuran.

Your comment