Kepemimpinan dan Masa Depan Bangsa

Elwin Tobing

BOSTON (SP): Krisis sosial, politik dan ekonomi berkepanjangan yang menimpa bangsa Indonesia sekarang ini mengundang pertanyaan kritis: kemanakah gerangan arah bangsa ini berjalan?  Di tengah-tengah harapan bahwa millenium ketiga akan membuka peluang-peluang baru terhadap perkembangan peradaban manusia, dan di tengah persaingan ketat antar bangsa dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut, bangsa Indonesia sibuk bergulat dengan dirinya sendiri. Mungkin tidak berlebihan bila situasi di tanah air sekarang dianalogikan bagai perahu di tengah samudera dimana orang-orang di perahu tersebut sibuk berkelahi memperebutkan kemudi, makanan dan fasilitas lainnya sementara perahu-perahu lain sedang melaju menuju pengharapan baru.  Sangat menyedihkan karena mayoritas dari bangsa kita tidak henti-hentinya menderita secara sosial dan ekonomi sejak jaman kolonial empat abad silam.

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi sekarang membuat sulit mereduksinya pada aspek tertentu saja, karena persoalan politik tidak lepas dari masalah ekonomi, masalah ekonomi tidak lepas dari kenyataan sosial budaya yang berkembang di masyarakat, sedangkan perkembangan sosial sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, dan seterusnya.  Dengan demikian, membenahi sistem politik tidak dengan sendirinya akan memecahkan persoalan ekonomi dan sosial, dan sebaliknya.  Namun, kiranya dapat ditarik gasir besar bahwa masa depan bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh paling tidak empat hal.  Pertama, kapabilitas kepemimpinan, mulai dari tingkat nasional (yang terutama) sampai lokal.  Kedua, nasionalisme dan kualitas generasi muda.  Ketiga, komitmen pada visi dan misi nasional, dan keempat, dinamika peranan militer. 

Mungkin ada yang heran bagaimana persoalan kompleks sekarang dapat direduksi menjadi empat isu pokok di atas? Dasar pikirannya adalah apabila negara dan bangsa dapat diibaratkan sebagai suatu keluarga, maka masa depan keluarga sangat ditentukan oleh adanya: (1) komitmen terhadap visi dan misi keluarga, (2) kapabilitas kepemimpinan orang tua dalam mengarahkan sumberdaya untuk mewujudkan misi tersebut, dan (3) kualitas anak sebagai generasi penerus. Dalam konteks Indonesia, karena militer memegang peranan penting, maka dinamika peranan militer menjadi salah satu isu pokok.  Dengan demikian, situasi buruk sekarang ini, baik secara sosial, politik dan ekonomi disebabkan adanya permasalahan pada keempat isu pokok tersebut. 

Pada kesempatan ini, saya memfokuskan pembahasan pada isu pokok yang pertama yakni kapabilitas kepemimpinan.  Ini sangat fundamental karena praktis hampir semua organisasi di tanah air seperti kehilangan pegangan, tidak ada pemimpin yang dipercaya dan yang ideal lagi, seperti apa yang disimpulkan oleh John Bresnan, ahli tentang Indonesia dari Institute Asia Timur, Universitas Columbia, AS (New York Times Kamis 9 September 1999). 

Kapabilitas Kepemimpinan

Lebih setengah abad, Indonesia secara tragis mengalami kegagalan kepemimpinan nasional yang bukan saja telah menggiring bangsa menjauh dari cita-cita luhur mewujudkan masyarakat adil dan makmur, tetapi juga menyebabkan rakyat menderita.  Sumber kegagalan ini disebabkan kepemimpinan sarat dengan kepentingan dan ambisi pribadi, baik yang tidak kasat mata (intangible) seperti haus kehormatan, pengkultusan diri dan motivasi untuk berkuasa selamanya, maupun yang kasat mata seperti penimbunan harta dan uang.  Fenomena ini sebetulnya tidak hanya terjadi di tanah air tetapi juga di negara lain seperti Irak, Kuba, Nigeria, Korea Utara dan beberapa negara lainnnya.

Pemimpin di negara-negara tersebut dalam kenyataannya bertindak tidak sebagai pemimpin tetapi lebih sebagai penguasa karena pada hakikatnya kepemimpinannya  diarahkan untuk menguasai, mengontrol, membatasi bahkan mematikan dinamika perkembangan masyarakatnya.  Ada juga pemimpin yang susah mengendalikan dirinya sendiri sehingga kelompok ataupun bangsa yang dipimpinnya beserta sebagian orang yang membantunya jadi kehilangan arah. Pemimpin yang benar adalah yang memusatkan enerjinya dan segala  sumberdaya yang dimiliki negara untuk membawa bangsanya pada arah yang benar menuju cita-cita nasional.  Suka tidak suka, kepemimpinan nasional kita selama ini masih jauh dari harapan dan masih cenderung di kedua kelompok yang pertama.

Kenyataan ini membuat kita bertanya, mengapa hal itu sampai terjadi?  Apakah karena kelemahan dan kemandulan sistem sosial, ekonomi dan politik sehingga lahir dan berkembang pemimpin yang sebetulnya penguasa dan yang visi serta enerjinya belum tajam dan kuat. Ataukah karena memang mentalitas yang kurang solid dari individu-individu yang mengklaim diri sebagai pemimpin tetapi kenyataannya termasuk dalam kategori kedua kelompok di atas?

Saya tidak berani mengklaim bahwa mentalitas bangsa kita buruk, tetapi saya juga tidak punya fakta dan informasi kuat untuk menyimpulkan bahwa mentalitas bangsa kita cukup teguh untuk berani menolak dan menentang ide dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.  Kedua rejim pemerintahan sebelumnya, terutama rejim orde baru, tidak sedikit commit dengan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan, tetapi kenapa sampai bisa bertahan lebih dari 30 tahun, yang praktis memakan periode satu generasi?

Sebagian mungkin menyodorkan alasan hebatnya hegemoni militer yang telah merambah segala aspek kehidupan.  Sebagian lagi mungkin berkesimpulan bahwa itu disebabkan adanya penguasa tunggal yang kharismatis dan bertangan besi.  Meski kedua faktanya benar, tetapi tidak cukup kuat menjelaskan mengapa sebuah rejim yang korup dan represif  bisa bertahan sampai satu generasi. Sudah terbukti dalam sejarah bahwa kekuatan moral dan pikiran lebih dahsyat daripada kekuatan bedil, dan secara logis, kekuatan dan pengaruh satu orang manusia tidaklah mungkin mengatasi kekuatan 130 juta orang dewasa.  Sekali lagi, alasan kekuatan militer dan  pengaruh satu orang individu tidak masuk akal.  Hemat saya, permasalahan dan penyebabnya terletak pada kita semua, pada sistem sosial dan budaya yang kita kembangkan serta pada sistem politik yang kita bangun.  Dalam kaitan ini, menurut saya, sedikitnya ada tiga faktor yang dapat menjelaskan. 

Tiga Kelemahan

Pertama, lemahnya kontrol sosial terhadap kepemimpinan yang diperburuk dengan nihilnya figure moral yang dapat dipercaya.  Telah menjadi budaya bahwa mengkritik kolega atau rekan sejawat adalah kurang sopan dan konsekuensi logisnya, mengkritik atasan atau pemimpin adalah tabu, karena dipercaya pemimpin/atasan tidak pernah salah.  Budaya ini, yang tidak hanya terjadi di sektor pemerintah tetapi juga hampir di semua lembaga di tanah air, sama sekali tidak konstruktif yang oleh rejim orde baru dieksploitir untuk melegitimasi kebijakan-kebijakannya.  Rakyat, yang oleh pengaruh budaya sungkan mengeritik dan tekanan represif rejim penguasa, sangat takut bersuara terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Secara perlahan iklim pembaruan telah mengubah mentalitas bangsa dari yang selalu merasa takut menjadi lebih berani.  Meski dalam derajat yang masih sangat kecil, sebagian mulai berani mengkritik pemimpinnya tetapi sebagaian besar masih sifatnya opportunis dimana tujuannya lebih pada keuntungan politik individu/golongan tertentu.  Kontrol sosial tidak hanya menyangkut kebebasan untuk mengkritik tetapi juga kemauan untuk menunjukkan sikap kebenaran, karena pada saat kita mengkritik saat itu juga harus berani dan konsisten berjalan pada kebenaran universal.  Apa yang cenderung terjadi adalah maling teriak maling.  Alhasil, rakyat tidak dapat melihat adanya figur yang dapat dipercaya dan layak didukung.

Kontrol sosial terhadap kepemimpinan, baik nasional maupun lokal hanya dapat diciptakan apabila rakyat dapat secara bebas mengemukakan pendapatnya baik melalui perwakilan di legislatif, perkelompok ataupun secara individu yang  kemudian didukung adanya pers yang kuat.  Kombinasi kedua kekuatan ini akan menghasilkan kontrol sosial yang efektif terhadap kepemimpinan nasional.  Kenyataan menunjukkan belum adanya sinergi yang harmonis antara kedua kekuatan tersebut dan ini adalah kelemahan bangsa secara kolektif.  Jadi, mencari kambing hitam pada satu orang tidak akan menjamin kepemimpinan nasional yang lebih baik di masa depan.

(note: pers yang kuat tidak identik dengan pers yang bebas. Pers yang kuat berkaitan quality and accountability)

Kedua, lemahnya kontrol sistem yang diperburuk dengan adanya kekuasaan kolektif yang berdiri di atas sistem menyebabkan kontrol sistem praktis tidak berfungsi.  Bertahannya rejim yang korup lebih seperempat abad bukanlah hasil rancangan dan kerja satu orang saja melainkan kerjasama, sadar atau tidak sadar, dari kekuasaan kolektif yang terstruktur rapi.  Ini menjelaskan mengapa meskipun Soeharto mengundurkan diri, praktik-praktik rejim lama masih terus berlangsung.

Kontrol sistem hanya bisa berjalan apabila ada waktu akhir yang pasti (definite terminal time) dari suatu proses serta adanya mekanisme pengawasan internal yang betul-betul berfungsi mengevaluasi sistem tersebut.  Tanpa adanya waktu akhir yang pasti, sistem akan cenderung berputar-putar (looping) dalam dirinya sendiri dan hasil akhirnya tidak akan membawa perubahan nyata.  Apabila mekanisme internal gagal mendeteksinya sistem akan berputar terus sampai crash karena kekuatan eksternal atau komplikasi internal. Tidak adanya waktu terminal ini telah menyebabkan dua kepemimpinan nasional crash, Soekarno jatuh akibat komplikasi internal dan Soeharto undur oleh kombinasi tekanan eksternal dan komplikasi internal dan output keduanya adalah kondisi bangsa tidak lebih baik dari keadaan sebelumnya. Secara bersamaan, mekanisme pengawasan internal memerlukan DPR yang kuat. 

Sekarang ini sudah ada upaya perbaikan terhadap kontrol sistem ini dengan pembatasan terhadap kepemimpinan nasional sudah maksimum 2 kali untuk satu individu.  Dan dalam tataran tertentu, DPR pasca Orba sudah relatif lebih kuat.  Ketika jaman Orba, adalah mimpi di siang bolong untuk mengharapkan DPR yang kuat.

Melihat situasi sekarang, tampaknya kedua perbaikan tersebut belum mengarah pada subtansi permasalahan. Sekarang bukan persoalan apakah seorang pemimpin nasional akan bisa turun setelah 2 period, tetapi apakah bisa bertahan 1 periode. Kalau dulu DPR kehilangan taji sekarang seolah-olah punya taji. DPR dalam melakukan pengawasan tidak konsisten dan berbobot. Berbagai persolan dalam bangsa ini pasca Orde Baru justru sebagian karena kontribusi DPR.

Ketiga, lemahnya kontrol moral yang disertai dengan berkembangnya budaya haus kekuasaan.  Tidak jarang kita saksikan, baik di pemerintahan maupun institusi-institusi lainnya, bahwa satu individu memegang posisi strategis paling sedikit di lima institusi yang sangat penting. Kita saksikan banyak sekali orang yang salah menduduki posisi penting, dan orang yang tepat menduduki posisi salah. Dari pihak penguasa, konsentrasi kekuasaan ini sangat essensial untuk bisa mengontrol gerak dinamika perkembangan masyarakat. Alhasil, produktivitas bangsa sangat rendah.  Secara makro ini didukung World Bank (1993) yang menemukan bahwa produktivitas Indonesia paling rendah di kawasan ASEAN.

Ketidakadaan kontrol moral telah menyebabkan kita gagal membedakan antara individu yang mampu (able) dan yang kapabel (capable) untuk memimpin, dua hal hampir sama tetapi sangat berbeda.  Misalnya, secara teknis seseorang yang memiliki pengetahuan agama tinggi dan luas karena rajin membaca dan belajar ilmu agama mampu menjadi guru agama. Tetapi perlakuannya yang suka menjarah harta dan menggoda istri orang lain membuat dia tidak kapabel menjadi guru agama.  Hal yang sama, seseorang mungkin memiliki kemampuan teknis manajerial dan organisasi yang canggih serta memiliki pengetahuan luas dan dalam, tetapi dalam realitasnya tutup mata bahkan secara tidak langsung mendukung praktek-praktek yang bertentangan dengan hak asasi manusia.  Apakah individu tersebut memiliki kapabilitas untuk memimpin sebuah bangsa dalam membangun meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat yang dipimpinnya?  Jawabnya jelas tidak.  Banyak orang yang mampu, tetapi hanya segelintir orang yang kapabel untuk memimpin sebuah bangsa.

Penutup

Adalah aksioma bahwa manusia kalau diberikan kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan tersebut, dan juga, manusia kalau sudah berambisi pada hal tertentu akan cenderung menjadi tidak objektif menilai kapabilitas diri sendirinya. Masa depan bangsa akan sangat ditentukan sejauh mana kita dapat mengembangkan kontrol sosial, kontrol sistem dan kontrol moral terhadap kepemimpinan nasional. Selama hal itu tidak kita kembangkan, siapapun pemimpin nasional yang dipilih, tidak akan banyak mengubah keadaan, kecuali secara mujizat pemimpin tersebut secara sadar dan objektif menilai kapabilitas dirinya, tetapi ini mustahil karena bertentangan dengan aksioma di atas.  

Akhirnya terserah kita semua, mau kemana bangsa ini hendak dibawah berjalan.