Perubahan

Elwin Tobing

Meski ditulis dan dipublikasikan hampir 7 tahun lalu sebagai kolom khusus di Suara Pembaruan 21 Juni 1995, topik berikut masih sangat aktual dengan situasi sekarang. Beberapa data telah saya up date. 

Kurang lebih dua dekade lalu, futurolog Alfin Tofler dalam bukunya Third  Wave memaparkan gelombang peradaban yang dilalui manusia,  mulai dari zaman primitif berburu, pertanian tradisionil hingga era informasi, peradaban sekarang.  Tak kalah menarik, W.W. Rostow (1961) memformulasikan tahapan pertumbuhan yang dilalui suatu bangsa, yang konon sempat menjadi 'panduan'  dalam kebijakan pembangunan di banyak negara berkembang hingga akhir tahun 1980-an.

Pada intinya, mereka bicara arah dan tahapan perubahan, dari keadaan A, ke  keadaan B  dan seterusnya, serta berbagai dinamika  yang terkandung di dalamnya. Terlepas dari  aspek supranatural transendental,  sesungguhnya siapakah yang menentukan  perubahan tersebut?

Tahap  pertama  tentu harus dikenali  dulu  siapa saja yang terlibat dalam  perubahan.   Pengeta­huan mengajarkan bahwa ada dua pelaku  utama, yaitu manusia dan alam. Maka, karena alam relatif statis dan manusia dina-mis, perubahan pun diartikan sebagai suatu pergeseran posisi relatif manusia terhadap alam dan posisi relatif manusia terhadap sesamanya.

Lantas, perburuan mempelajari   pola hubungan  antar  dan intra kedua pelaku  itu  berlangsung  terus. Sebagian teori, termasuk oleh filsuf dan biolog Alfred R. Wallace, menyimpulkan alam akan mengubah/menyeleksi manusia lewat mekanisme survival for the fittest, menyisakan manusia yang mampu menyesuaikan diri terhadap alam. 

Arus utama pemikiran lain menyimpulkan, manusia akan mengubah alam karena alam statis sedangkan manusia dinamis. Tidak mengherankan jika kemudian diintrodusir, manusia adalah subjek atau pemain kunci perubahan.

Dari konteks hubungan manusia  terhadap  sesamanya, para sosiolog berargumen, selain pada hakikatnya manusia adalah homo sapiens  (cinta  sesamanya),  manusia  sekaligus juga memiliki sifat homo hominilupus (pemangsa terhadap sesamanya). Sejarah telah berkali-kali membuktikan hal  itu, mulai dari Perang Dunia I, II dan berbagai konflik skala besar lainnya. Tahun 1995 misalnya, tragedi kemanusiaan  paling tragis  terjadi di Rwanda di mana lebih kurang 100  ribu manusia terbantai, sampai-sampai majalah  Time edisi 16 Mei 1995,  dalam sampul mukanya menulis,  "tidak ada lagi setan tinggal di  neraka.  Semua sedang berada di Rwanda".

Juga, dengan alasan perubahan  manusia 'menyingkirkan' manusia lain.  Menurut Human Development  Report 2000, dewasa ini satu dari lima penduduk dunia hidup di bawah kelayakan.

Dari gambaran di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa kendali perubahan  ada   di tangan manusia.  Masalahnya, di golongan mana kendali tersebut  berada, cenderung didominasi homo sapiens atau homo hominilupus?  Sekali lagi fakta bicara, pada tahun 1978 sekitar 600 juta jiwa hidup   di bawah kemiskinan dan dalam tempo 15 tahun berlipat dua menjadi 1.2 milyar jiwa.  Itu berarti,  sekitar 100 ribu orang melarat bertambah setiap hari!

Sebagian kalangan beralasan meningkatnya angka kemiskinan tersebut tidak memiliki korelasi dengan siapa pemegang kendali perubahan. Hal itu terjadi karena memang perubahan itu sendiri memerlukan pengorbanan. Teori Pareto menggariskan, sepanjang sumberdaya terbatas/langka  maka setiap perubahan dari keseimbangan akan selalu membutuhkan pengorbanan. Masalahnya, angka kemiskinan itu sendiri sangat besar, sehingga cukup menyimpulkan bahwa pengorbanan sudah tidak rasional. Artinya, yang menjadi persoalan bukan adanya pengorbanan, namun besarnya pengorbanan tersebut.

Lantas, apakah sebetulnya perubahan itu mengikuti garis linier dan searah (one-way), dua arah (two-way) atau siklus. Apabila linier dan searah, maka Peru butuh 359 tahun dan Pakistan perlu 1.356 tahun untuk  mencapai pendapatan perkapita Masyarakat Eropa sekarang. Jika perubahan mengikuti trend tidak linier serta dua arah, waktu yang akan ditempuh Peru dan Pakistan mungkin lebih lama, mungkin lebih pendek atau mungkin sama sekali tidak akan mencapai keadaan tersebut.

Karena itu, dalam kaitan dengan perubahan, arah dan penentunya, paling  tidak  ada tiga pertanyaan yang relevan.

Pertama, apakah perubahan yang mengarah pada standarisasi nilai dapat diterapkan secara internasional?  Misalnya, bila kemajuan dilihat dari kualitas pemilikan barang, rasio mobil terhadap penduduk di Eropah Barat dewasa ini mencapai 1:4.  Apakah itu berarti harus disediakan 250 juta mobil di Cina untuk menyamai standar tersebut? Hal sama, apakah harus disediakan 160 juta TV di Indonesia  untuk menyamai  rasio 1,2 penduduk per TV di Amerika Serikat?  Dalam banyak hal, standarisasi nilai perubahan secara internasional justru akan membawa  arah yang tidak jelas terhadap perubahan yang dijalankan setiap negara.

Kedua,  apakah  perubahan   sebetulnya dimulai dari dua titik yang berbeda serta  menuju dua  titik  yang  berbeda  pula.  Jika pada  tahun 1960 rasio pendapatan 20 persen penduduk terkaya terhadap 20 persen penduduk termiskin sekitar 30:1, maka pada tahun 1989  rasio  tersebut  melonjak  dua kali lipat menjadi 59:1. Artinya, perubahan tampaknya cenderung mengarah pada dua kutub, serta memperlebar jarak kedua kutub tersebut.  Dengan kata lain, terjadi divergensi, bukan konvergensi dalam perubahan global yang terjadi.

Ketiga, pada hakikatnya setiap perubahan akan membawa pengaruh kepada setiap orang, baik itu negatif maupun positif.  Karena itu, apakah setiap orang sesungguhnya berhak menentukan perubahan bagi dirinya sendiri? Atau sejauh mana independensi suatu individu atau negara berhak menentukan perubahan bagi dirinya sendiri?

Mari lihat sebuah permainan dadu. Jika seorang bandar taruhan membentuk dadunya sedemikian sehingga dadu memiliki bobot lebih besar di bawah mata enam, maka setiap dadu dilempar, peluang mata enam untuk selalu muncul sangat besar di banding mata dadu lainnya.  Dengan kata lain, sepanjang gaya gravitasi bumi ada, arah permainan akan selalu lebih berat pada penentu permainan, sehingga permainan selalu menciptakan disparitas.

Dari perspektif ini, pembangunan berke­lanjutan (sustainable development) dan pengurangan kemiskinan, tema sentral dunia  di abad 21, belum jaminan akan terselenggaranya kesejahteraan umat manusia. Secara global, itu akan tetap melestarikan gap serta dependensi negara Selatan (negara miskin dan terbelakang) kepada  Utara (negera kaya dan maju), dan secara domestik tetap memperlebar jurang  antara penduduk kaya dan miskin.

Untuk itu, sustainable development mesti diikuti dengan fair development (pembangunan yang adil) di mana salah satu prasyaratnya adalah: partisipasi rakyat, baik itu dalam bidang ekonomi maupun politik. Dan partisipasi, khususnya di bidang ekonomi hanya dapat terjadi apabila setiap orang memiliki kesempatan terhadap pemilikan modal dan faktor produksi. Sepanjang hal itu tidak terjadi, maka partisipasi dalam bidang politik dan bidang-bidang lainnya mustahil terwujud.