Democracy

Economy

Education

Development

Global Issues

Research

Dalam publikasi United Nations for Development Programme (UNDP) Driving Information and Communications Technology for Development (2001) tertulis,

“Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sebuah alat yang efektif dalam ‘peperangan’ melawan kemiskinan dunia. Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan sebuah kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk mencapai sasaran vital dari pembangunan, yaitu antara lain pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan dasar, pendidikan yang lebih efektif dari sebelumnya. Negara-negara yang telah berhasil memanfaatkan potensi dari teknologi informasi dan komunikasi dapat merasakan hasilnya , yaitu pertumbuhan ekonomi yang meluas dan lebih tinggi, di mana secara dramatis hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membentuk sebuah pemerintahan yang lebih demokratis.”

Kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, merupakan tujuan yang diidam-idamkan oleh segala bangsa di dunia, baik bangsa maju maupun berkembang dan terbelakang. Di Indonesia, tujuan ini secara sentral diletakkan oleh para Bapak Pendiri (Founding Fathers) dalam butir kelima dari dasar negara “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Tetapi tujuan tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan karena berbagai perkembangan nasional dan internasional sangat mempengaruhi upaya perwujudannya. Di antaranya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang sungguh luar biasa dua dekade terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menandai bangkitnya sebuah model perdagangan baru di dunia. Sebuah kata yang sangat populer saat ini yang ‘diterima’ oleh masyarakat internasional untuk menggambarkan model baru ini adalah ‘globalisasi’.

Globalisasi secara institusional ditandai dengan munculnya pengelompokan-pengelompokan negara dalam kawasan tertentu untuk mencipatakan sebuah sirkuit  perdagangan yang lebih bebas di antara mereka , sehingga meningkatkan volume perdagangan di antara mereka , seperti AFTA (Asia Free Trade Agreement) dan APEC. Sebuah bentuk kerjasama kawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas.

Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota menjadi bagian dari jaringan kota dunia, dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya, transaksi-transaksi antar wilayah seperti investasi dan perdagangan, kerjasama antara pasar-pasar uang , serta tumbuhnya pasar tenaga kerja antar negara (transnational)  untuk profesional serta tenaga kerja dengan keahlian khusus. (Global Networks Linked Cities, Saskia Sassen 2002).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kemudahan terjadinya sebuah transaksi baik transaksi kapital, transaksi tenaga kerja, transaksi kebudayaan, dsb. Di mana hal tersebut tidak lagi terbatas oleh dimensi geografis, maupun dimensi waktu. Faktor-faktor produksi semakin tidak mempunyai batasan geografis dan waktu.

Salah satu komponen penting dalam proses produksi maupun proses pelayanan dan jasa adalah sumber daya manusia, yang makin lama sesuai dengan  perkembangan global tidak lagi mempunyai batasan geografis dan waktu. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, seseorang dapat melakukan pekerjaanya dari mana saja dan kapan saja, selama tersedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Tantangan Untuk Indonesia

Beralih ke Indonesia. Dengan jumlah pengangguran hampir mencapai 40 juta orang dan angka kemiskinan hampir mencapai 80 juta orang, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 110 di Human Development Index 2002, di antara 170-an negara, maka tantangan internal  yang dihadapi oleh bangsa  Indonesia bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial cukup berat. Pengentasan kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dsb.

Tantangan eksternal yang dihadapi adalah diberlakukannya perdagangan bebas antar kawasan (AFTA) pada tahun 2003. Di mana seperti telah dituliskan pada bagian sebelumnya, AFTA akan mempermudah transaksi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital. Karena itu, model perdagangan bebas ini harus diantisipasi dengan tepat sampai pada tingkat teknis pelaksanaan, dalam berbagai bidang. Agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang optimal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bangsa.

Paradoks Globalisasi; penghargaan terhadap nilai-nilai lokal adalah faktor kunci untuk bertahan dan berhasil dalam menghadapi globalisasi. Penghargaan terhadap bahasa Indonesia dengan menggunakannya dengan benar dan tepat dalam konteks penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi global, merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi globalisasi dan menggapai cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia.

Globalisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi sebagai tulang punggungnya merupakan sebuah ‘keniscayaan sejarah’ yang tidak bisa dan tidak boleh dihindari dan harus dihadapi dan disikapi. Maka tantangan bagi Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran , mencapai masyarakat adil dan makmur serta mencapai kesejahteraan sosial   adalah memformulasikan sebuah strategi untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mencapi tujuan-tujuan tersebut. Sekali lagi, agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang optimal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bangsa.

Otonomi Daerah

Indonesia menapaki sebuah babakan baru dalam proses perkembangannya. Ditandai dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999  tentang PemerintahanDaerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Undang-Undang ini menandai sistem administrasi yang baru dalam konteks pembagian wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, yang dikenal dengan Otonomi Daerah.

Untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan nasional, konsep ini merupakan konsep yang baik. Tetapi banyak prasyarat yng harus dipenuhi sebelum konsep ini dapat berjalan dengan efektif dan sempurna.

Pada dasarnya, konsep ini akan melibatkan partisipasi masyarakat, serta kemitraan yang baik antara masyarakat dan institusi pemerintahan dan dunia usaha dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Di sinilah pentingnya sarana komunikasi yang dapat memfasilitasi hal tersebut.

Dalam hal ini, aplikasi-aplikasi E-Government berupa sistem informasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan komunikasi baik antara pemerintah masyarakat , maupun dunia usaha memainkan peranan yang sangat penting. Selain itu, juga dibutuhkan peranan aplikasi-aplikasi berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi serta internet untuk mempertukarkan informasi antara masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha. Masyarakat mendapatkan informasi serta pelayanan yang lebih baik, pemerintah mendapatkan masukan serta informasi dan dapat juga menarik investasi, sedangkan dunia usaha mendapatkan informasi mengenai kesempatan untuk berinvestasi.

Perangkat Lunak: Suatu Solusi

Globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta otonomi daerah, merupakan faktor-faktor penting dalam proses membangun bangsa ini. Begitu juga sumber daya manusia, investasi serta kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan informasi. Otonomi daerah secara formal memberikan kebebasan bagi daerah untuk menetapkan strategi pembangunan yang sesuai dengan kepentingannya. Otonomi daerah juga menjadi jembatan bagi model globalisasi untuk mencapai daerah-daerah dan menyelenggarakan proses investasi.  Dengan segala instrumen keuangan, instrument kelembagaan serta instrumen kemasyarakatan yang ada, maka proses globalisasi akan menyentuh daerah-daerah atas nama pembangunan.

Dalam hal ini, seperti yang telah saya tuliskan pada paragraf terdahulu, teknologi informasi dan komunikasi , dalam hal ini internet, menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan secara nasional untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Di nama teknologi komunikasi terdiri atas perangkat manusia (brainware) , perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware). Maka untuk tetap menjadi subyek dari proses pembangunan nasional ini yang dapat mengawasi proses tersebut, salah satu hal penting adalah tersedianya aplikasi yang dapat mensinergiskan kinerja ketiga komponen teknologi informasi tersebut.

Dalam hal ini, aplikasi dan perangkat lunak berbahasa Indonesia adalah solusi yang tepat. Secara teknis , untuk penyelenggaraan proses pembangunan baik itu menyangkut masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta, harus digunakan perangkat lunak berbahasa Indonesia. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan lewat e-government berbahasa Indonesia, proses pendidikan, pemasaran daerah pada investor asing, dsb.

Secara formal, hal ini perlu disahkan dan mendapat legitimasi nasional. Seperti dibuat sebuah Undang-Undang khusus yang mengharuskan penggunaan perangkat lunak berbahasa Indonesia untuk segala proses dan transaksi yang dilakukan di Indonesia dan menyangkut kepentingan Indonesia di segala bidang. Dengan begini, maka mau tidak mau pihak yang berkepentingan dengan Indonesia, harus menggunakan perangkat lunak berbahasa Indonesia. Dan tentunya, diharapkan nilai lebih yang didapatkan akan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Globalisasi dengan jaringan internet sebagai tulang punggungnya seolah-olah akan mengancam kita dengan iklim keterbukaan dan standarisasi yang ada, dalam hal ini bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi global, sehingga kita merasa takut menghadapinya. Tetapi, hal yang perlu kita sikapi adalah, internet juga akan menjadi ‘kendaraan’ yang sangat efektif untuk mengangkat unsur lokal, seperti penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap perangkat lunak yang berkaitan dengan Indonesia. Tentunya hal ini harus didukung oleh keinginan dan komitmen yang kuat dari segenap elemen masyarakat Indonesia, baik programmer, pengguna, pemerintah , bahkan anggota DPR sebagai institusi yang memberikan legitimasi formal berupa Undang-Undang. Sehingga dalam proses pembangunan, masyarakat Indonesia merupakan subyek dari pembangunan tersebut, untuk menuju masyarakat adil dan makmur, serta sejahtera.

	Irendra Radjawali (Radja) Studying for Master degree in Regional and Urban Planning Bandung Institute of Technology Indonesia www.motaindonesia.com Radja banyak terlibat aktif dalam pergerakan kemahasiswaan dan buruh ketika masih menjalani proses belajar di jenjang S-1 di ITB. Di antaranya bergabung dalam KASSEP (Kelompok Studi Sejarah, Ekonomi dan Politik ) dan menjadi Koordinator Senator Kongres Mahasiswa ITB, Pemimpin Redaksi GANESHA sebuah penerbitan kampus yang cukup dikenal di dalam dan luar negeri. Di luar kampus, bergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) sebuah organisasi buruh yang progresif dan turut bekerja bersama PBHI-Jawa Barat. Selain itu, Radja juga memiliki dan menjalankan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi, PT.Mota Indonesia yang memiliki klien antara lain lembaga non-pemerintah (NGOs) asing yang berada di Indonesia.