Democracy

Economy

Education

Development

Global Issues

Research

Di manakah paling banyak penduduk dunia berdiam?  Jawabnya adalah di pedesaan.  Di wilayah Asia dan Afrika saja, 70 persen penduduknya (atau lebih 2 miliar jiwa) tinggal di pedesaan.  Dari data Human Development Report 1994, kurang lebih separuh penduduk pedesaan tersebut hidup di bawah garis kemiskinan.  Di Indonesia, dari 27 juta penduduk miskin pada 1990, sekitar 67 persen (18 juta jiwa) adalah penduduk pedesaan.

Kemiskinan memang telah diidentikkan dengan kondisi masyarakat pedesaan, seolah-olah kemiskinan itu telah menyatu dengan masyarakatnya.  Dengan demikian, bicara kemiskinan adalah bicara tentang pedesaan, dan sebaliknya, bicara tentang desa mau tidak mau bicara soal kemiskinan.

Sementara itu, memasuki abad ke 21, perkembangan revolusioner di bidang teknologi komunikasi dan informasi telah membawa dan mempercepat proses globalisasi dihampir semua bidang. Ini diperkuat dengan disepakatinya berbagai tatanan yang mengarah pada penyatuan aturan yang berlaku global.

Perkembangan-perkembangan tersebut telah membawa dunia pada suatu jarak dan ruang sempit sehingga menciptakan apa yang disebut global village (desa/kampung global).  Lalu, dengan terminologi “desa global”, apakah artinya dunia akan mengarah pada proses kemiskinan, seperti apa yang ditemukan di banyak pedesaan.

Output Globalisasi ?

Sejak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) berdiri pada 1944 seta GATT (sekarang WTO) pada 1947, praktis dunia sudah memasuki globalisasi ekonomi, karena masalah pembangunan menjadi tanggung jawab internasional.  Bank Dunia mengucurkan dana pinjaman berbunga rendah bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai negara untuk memajukan ekonominya, sedangkan IMF memberikan pinjaman bagi negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran luar negerinya dan GATT berfungsi untuk mengatur perdagangan global.

Akan tetapi, setelah separuh abad ketiga lembaga tersebut, dan dengan revolusi teknologi komunikasi yang mempercepat jalannya proses globalisasi, apakah kemiskinan mampu dientaskan atau dikurangi?  Fakta menunjukkan, secara absolut, jumlah kemiskinan terus membubung.  Jika pada 1978, penduduk dunia yang di bawah garis kemiskinan sekitar 800 juta jiwa, pada 1994, angka ini mencapai sekitar 1.300 juta jiwa.  Selain itu, pertisipasi penduduk miskin dalam ekonomi global juga telah menurun (lihat tabel).

Apa yang dilakukan ketiga institusi instrumen pembangunan global tersebut adalah cenderung menciptakan suatu perangkap kemiskinan (poverty trap) sehingga setiap upaya mengentaskan kemiskinan pada akhirnya justru akan memperbesar kemiskinan.

Bank Dunia, dalam laporannya yang dimuat di World Development Report 1978, memperkirakan bahwa pada tahun 2000, jumlah penduduk dunia yang berada di bawah garis kemiskinan akan mencapai 600 juta jiwa.  Tetapi fakta sekarang menunjukkan angka perkiraan tersebut jauh meleset, justru angka kemiskinan berlipat dua mencapai 1,3 miliar jiwa menjelang tahun 2000.

Melesetnya perkiraan Bank Dunia tersebut terutama disebabkan program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Program SAP) yang diintrodusir sejak awal dekade 80-an.  Pada intinya, SAP ini menekankan bahwa pemerintah dunia ketiga harus melakukan pembaruan makro ekonomi dengan mengarahkan ekonomi ke arah export oriented, liberalisasi impor, pemotongan drastis dalam pembelanjaan negara termasuk subsidi bagi kesejahteraan umum, pendidikan maupun pangan.  Hal ini dilakukan sebagai syarat penjadwalan ulang utang-utang yang semakin lama semakin menumpuk, dan sebagai syarat pemberian utang baru.

Kenyataannya, meskipun angka-angka kuantitatif pertumbuhan ekonomi di negara berkembang menunjukkan kemajuan, tetapi kelaparan meluas, kualitas kesehatan penduduk semakin rendah dan angka kemiskinan semakin membengkak.  Hasil penelitian J. M. Tanski (The Impact of Crisis, Stabilization and Structural Adjustment on Women in Lima, Peru.  World Development, November 1994) menunjukkan bahwa program SAP yang diintrodusir di Peru memperburuk kehidupan kaum miskin, khususnya wanita (yang merupakan populasi terbesar dari penduduk miskin dunia, yaitu mencapai 70 persen).

Jadi mimpi indah globalisasi akan membawa masyarakat miskin (khususnya di dunia ketiga) ke arah kemakmuran, justru sebaliknya, kondisi kekurangan pangan, perumahan dan kondisi kesehatan yang buruk menjadi realitas kehidupan sehari-hari di sebagian besar penduduk dunia ketiga.

Memang ada perubahan mendasar dalam pendekatan yang dipakai PBB (melalui United Nations Development Programme – UNDP) untuk menilai kemajuan pembangunan sebuah negara, terutama setelah diperkenalkannya Human Development Report yang memuat Human Development Index (HDI) sejak 1990.  Penyesuaian ini juga disertai dengan seruan akan pentingnya komitmen terhadap pembangunan yang berlanjutan (sustainable development).

Akan tetapi, sepanjang struktur ekonomi secara global masih tetap sepenuhnya dikendalikan kelompok kaya (lihat tabel) dan institusi-institusi pembangunan global cenderung melegitimasi dan melestarikan struktur yang ada, kemajuan dan penyesuaian apapun yang dicapai tidak akan banyak membantu dalam mengentas kemiskinan, khususnya penduduk yang bermukim di dunia ketiga.

Sustainable development yang digalakkan akan berwujud sebagai sustainable exploitation (permerasan berkelanjutan).  Martin Khor Kok Peng (The Future of North-South Relations, Conflict or Cooperation, Third World Network 1992) secara panjang lebar menguraikan bahwa kemiskinan yang menimpa dunia ketiga tidak lepas dari pola hubungan utara-selatan yang sifatnya eksploitatif.

Landasan Rapuh

Haluan pembangunan global yang mengarah pada pelebaran jurang kaya-miskin juga secara tidak sengaja terjadi pada konteks pembangunan ekonomi di masing-masing negara.  Akibatnya, disparitas kehidupan kaum kaya dengan miskin semakin melebar.

Jika pada 1960, rasio pendapatan 20% penduduk terkaya terhadap 20% penduduk termiskin sekitar 30:1, maka pada 1989 rasio ini melonjak dua kali lipat menjadi 59:1.  Artinya, konsep-konsep pembangunan yang bertumpu pada industrialisasi, pertumbuhan ekonomi dan paradigma efek menetes ke bawah (trickled down effect) semuanya gagal mencapai satu hal paling penting: distribusi pendapatan (distribution of income).

Dalam hal lebih mikro, pembangunan pedesaan, tampaknya juga tidak banyak membantu, meskipun telah banyak pendekatan terhadap pembangunan pedesaan dikembangkan.

Pertama, pendekatan yang berorientasi pada milik (asset) yang berfokus pada kebijakan perbaikan tata milik tanah (land reform) serta membangun institusi yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan asset tersebut.  Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa rakyat pedesaan hanya memiliki dua sumberdaya, yaitu tanah dan tenaga kerja.

Pedekatan kedua didasarkan pada strategi yang menimbulkan permintaan.  Karena tenaga kerja kaum miskin di pedesaan kebanyakan tidak terampil, maka strategi pembangunan yang meningkatkan permintaan akan tenaga kerja tidak terampil adalah strategi yang paling menguntungkan kaum miskin.  Misalnya adalah industri padat karya dan industri kecil.

Ketiga, kebijakan yang meningkatkan produktivitas.  Karena tenaga kerja merupakan asset utama kaum miskin maka asset itu perlu ditingkatkan dengan peningkatan mutu melalui investasi modal manusia (human capital) dan dengan memperkenalkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Pendekatan-pendekatan di atas lazim disebut sebagai pendekatan “redistribusi sebelum pertumbuhan”.  Akan tetapi, dalam kenyataan yang terjadi adalah “pertumbuhan dengan sedikit redistribusi”.  Hal ini tidak mengerankan mengingat pola tersebut condong pada pendekatan top down.

Belakangan ini, pendekatan top down telah dikombinasikan dengan pendekatan bottom up yang memasukkan faktor inisiatif rakyat pedesaan sebagai variabel penting.  Misalnya, proyek Comillan di Bangladesh, proyek Pueblo di Meksiko dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Indonesia.

Akan tetapi, pola ini juga masih terjebak pada asumsi ekonomis bahwa pemenuhan kebutuhan material semata merupakan jawaban terhadap pengentasan kemiskinan, dan efektivitas pembangunan terjadi jika digerakkan dari atas.  Partisipasi rakyat miskin terkesan sebatas simbol dan retorika.

Dalam Human Development Report 1993 serta pada KTT Pembangunan Sosial Kopenhagen, masalah pertisipasi sangat ditekankan dalam pembangunan manusia.  Dalam laporan tersebut dinyatakan: “Perticipation means that people are closely involved in the economic, social, cultural and political processes that affect their lives.… People can participate as individuals or as groups.”

Ini tentu mengundang debat baru, yakni partisipasi sulit tanpa dukungan prakondisi yang memadai. Seseorang mustahil bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tanpa individu tersebut memiliki potensi yang dapat ditranformasikan menjadi bentuk yang nyata, seperti keahlian, modal dan pendidikan. Sebaliknya, untuk mencapai yang terakhir perlu ada partisipasi. Jadi seakan siklus. 

Dimanakah mata rantainya? Sedihnya, justru terletak pada politik. Kemauan politik dari para business dan political leaders yang punya keberpihakan pada golongan tertinggal dan miskin sangat rendah.

Tabel 

  Penguasaan Aset Ekonomi Antar Penduduk Dunia 1960-90 (%)

Sumber: Human Development Report 1992 dan 1993.  Oxford University Press.  New York.

Your comment

Back to top