Democracy

Economy

Education

Development

Global Issues

Research

*Artikel ini, yang sudah direvisi dari edisi pertama yang dimuat di Kompas 7 Juli 1995, melihat hubungan efisiensi dan eksternalitas negatif yang diakibatkannya, seperti pengangguran. Pembahasan lebih ditekankan pada jangka panjang (long run horizon), bukan jangka pendek. Jadi, kalaupun terjadi banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) belakangan ini, itu adalah karena krisis ekonomi dan siklus bisnis (business cycles) yang sifatnya jangka pendek. Dalam jangka panjang, hanya dengan efisiensi yang tinggi Indonesia dapat menjadi negara tangguh, dan untuk mewujudkan itu serangkaian perubahan strategis dalam kebijakan nasional sudah harus segera di lakukan.  

Hati-hatilah memburu efisiensi! Fakta di negara maju dan berkembang mengindikasikan efisiensi tidak selalu identik dengan prosperity, bahkan itu cenderung menyebarkan status paling dibenci setiap manusia: pengangguran. Ini adalah konsekuensi iklim kompetitif yang mengagungkan efisiensi sebagai faktor utama dalam menentukan pemenang kompetisi.

Lihat saja angka-angka berikut. Pada 1999, produsen mobil kenamaan Perancis, Renault memangkas 1.735 pekerjanya untuk mengejar produktivitas dan efisiensi. Merujuk ke belakang, periode 1980-90, pabrik baja US Steel, AS telah merumahkan sekitar 100 ribu pekerjanya sebagai bagian dari program peningkatan efisiensi. Di Jepang, periode 1960-90, produksi sektor manufaktur naik dua kali lipat tetapi jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut tidak meningkat.

Bila dipaparkan lebih jauh termasuk dengan perkembangan data terbaru, daftar "korban" akan semakin panjang tanpa membedakan apakah negara maju atau negara terbelakang, mulai dari Jerman sampai Cina mengalami ancaman satu hal: tercabutnya hak asasi manusia untuk bekerja mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Di Indonesia sendiri dampak memburu efisiensi sudah terasa, di antaranya kebijakan reorganisasi PT Timah dan rasionalisasi Bank Rakyat Indonesia awal tahun 90-an yang merumahkan ribuan tenaga kerjanya. Ini belum termasuk PHK-PHK di sektor swasta yang datanya secara transparan susah dideteksi.

Paradoks

Tak pelak lagi, efisiensi menjadi syarat mutlak keunggulan bersaing dewasa ini, dan setiap individu/organisasi yang mengabaikannya akan menjadi pecundang. Ini merupakan aturan global yang didorong perkembangan dua fenomena yang terjadi secara simultan, yaitu perkembangan teknologi yang pesat dan penerapan aturan-aturan internasional yang baru.

Revolusi penerapan teknologi dan manajemen telah menciptakan fleksibilitas dan aksesibilitas sangat tinggi dalam proses produksi, komunikasi dan pengambilan keputusan. Sementara itu, secara bersamaan, dunia membangun aturan free market access sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan kompetisi global melalui akses pasar. Keduanya memacu satu hal, yakni efisiensi.

Pada dasarnya efisiensi adalah nisbah antara keluaran (output) terhadap masukan (input). Maka, untuk meningkatkan efisiensi paling tidak ada tiga cara: (1) meningkatkan keluaran dengan menjaga masukan konstan, (2) mengurangi masukan dengan keluaran konstan, atau (3) mengurangi masukan sekaligus meningkatkan keluaran. Perkembangan sekarang menunjukkan cara ketiga yang umum terjadi.

Misalnya inovasi-inovasi di bidang mikroelektronika yang memperpendek daur hidup produk (product life cycles) serta inovasi dalam manajemen seperti pengendalian mutu terpadu (total quality control - TQC) dan penyerahan tepat waktu (just in time - JIT). Demikian juga dengan perubahan mendasar dalam manajemen yang dikenal dengan rekayasa ulang proses bisnis (business process reengineering -BPR) di awal 90-an dan Internet di paruh akhir 90-an yang meningkatkan efisiensi pencarian data dan informasi serta peningkatan efisiensi dalam komunikasi. Semuanya menekankan satu hal, kurangi input dan perbanyak output.

Upaya ini tentu sangat masuk akal mengingat keterbatasan input faktor produksi seperti modal, tanah dan tenaga kerja. Ironisnya, justru inovasi tersebut membuat faktor produksi tenaga kerja seakan tidak terbatas. Padahal, selain sebagai faktor produksi, tenaga kerja (manusia) juga sekaligus sebagai subjek (penikmat) keluaran produksi. Itu berarti, semakin berkurang tenaga kerja yang terlibat, semakin sedikit yang menikmati hasil produksi.

Hal ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, efisiensi dikembangkan untuk kesejahteraan manusia, di sisi lain sebaliknya efisiensi justru menimbulkan kemelaratan manusia.

Implikasi

Mau tidak mau, paradigma efisiensi akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, dalam kaitan dengan situasi di atas, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, apa pun wujudnya, serangkaian kebijakan yang digelar pemerintah pada hakikatnya didasarkan keinginan untuk meningkatkan efisiensi dengan menekan penggunaan input dan merangsang peningkatan output. Lantas, dalam mewujudkan efisiensi tersebut, input proses produksi manakah yang dirasionalisasi (disesuaikan)?

Di dalam jangka menengah dan panjang, apabila rasionalisasi terjadi pada biaya dan jumlah tenaga kerja, maka ledakan surplus tenaga kerja serta degradasi kualitas hidup buruh akan tidak terbendung. Sementara bila rasionalisasi ditujukan untuk mengurangi distorsi-distorsi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka itu berarti menekan input biaya biaya non labour dalam proses produksi. Hal terakhir inilah yang sebenarnya yang sangat diharapkan.

Berbagai distorsi yang timbul dalam perekonomian nasional seperti monopoli baik dalam produksi maupun distribusi, korupsi, sogok dan berbagai praktik lain yang tidak mendukung jalannya mekanisme pasar yang bebas. Ini kemudian menyebabkan ekonomi nasional biaya tinggi. Karena itu, rasionalisasi harus ditujukan pada pengurangan distorsi-distorsi tersebut.

Kedua, pilihan kebijakan industrialisasi adalah tak terbantah karena secara ekonomi terbukti membawa kemajuan di negara-negara yang lebih dulu melakukannya. Masalahnya, pola industrialisasi yang bagaimana yang harus ditempuh, berbasis pada modal dan teknologi tinggi atau berbasis pada manusia dengan teknologi madya.

Diskusi semacam ini memang jauh-jauh hari sudah dikemukakan, tetapi rasanya masih relevan untuk dibicarakan. Sebab, selain penduduk bertambah terus dan modal terbatas, pengalaman negara lain juga menunjukkan lompatan teknologi selalu lebih banyak menyimpan cerita kegagalan daripada keberhasilan.

Dalam kaitan ini patut dicermati, keberhasilan negara industri maju dan negara industri baru melewati tahapan industrialisasi umumnya didukung oleh dua faktor penting. Pertama, pertanian yang tangguh dan kedua, jumlah penduduk 'optimal'.

Pertanian tangguh dicirikan dengan adanya pertanian modern yang didukung oleh penerapan teknologi dan manajemen modern, terms of trade produk pertanian yang baik dan tingkat pendapatan yang memungkinkan petani hidup jauh di atas subsistensi. Hal-hal ini masih belum terwujud dalam pengembangan sektor pertanian di tanah air.

Menyangkut jumlah penduduk, penduduk Indonesia sekarang, 210 juta jauh di atas jumlah penduduk 'optimal' untuk mendukung industrialisasi yang cepat. Korea Selatan misalnya, hanya sekitar 40 juta, Jepang pada tahun 1960 berpenduduk di bawah 100 juta dan penduduk Amerika Serikat pada 1930 di bawah 130 juta pada saat negara tersebut mencapai tahapan sebagai negara industri.

Strategi pengembangan industri ini diharapkan tidak sampai menimbulkan inefisiensi yang besar terhadap sumberdaya nasional. Misalnya strategi pengembangan industri pada masa Orde Baru cenderung menekankan pada pengembangan industri besar strategis termasuk di dalamnya IPTN. Sekarang ini sangat mendesak dilakukan reformulasi kembali strategi pengembangan industri nasional dengan merujuk pada real potensi yang dimiliki oleh bangsa.

Ketiga, apa yang terjadi selama Orde Baru laju transformasi perekonomian jauh meninggalkan laju transformasi di bidang Sumberdaya Manusia (SDM). Sebagai gambaran, pada 1999, hanya 29 persen angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas, relatif amat rendah dibanding 52 persen saat Korea Selatan memulai industrialisasi pada 1975. Padahal, proses industrialisasi membutuhkan tenaga terdidik yang jumlahnya tidak sedikit.

Karenanya diperlukan strategi dan terobosan dalam peningkatan kualitas manusia yang tidak bertumpu pada pendidikan formal. Mengingat pendidikan formal mahal dan menempuh waktu lama, sangat mendesak dipikirkan peningkatan kualitas dan intensitas pendidikan informal termasuk dengan gerakan pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai moral tetapi juga basis kognitif dan pengetahuan praktis dalam dunia nyata.

Di sini peranan organisasi kemasyarakatan dan LSM-LSM sebagai mitra pemerintah sangat diperlukan sehingga orientasinya tidak condong pada orientasi sosial politik tetapi pada pembinaan masyarakat di bidang pengetahuan dan teknologi. Ini tentu harus didukung distribusi buku-buku dan prasarana pendidikan lainnya yang harganya terjangkau, kalau perlu disebarkan gratis.

Sejauh ini ada beberapa learning centre di kota-kota besar di tanah air yang menawarkan pelayanan belajar komputer kepada anak-anak. Tetapi sifatnya masih profit motive sehingga jangkauannya masih sangat terbatas kepada keluarga yang secara ekonomi kuat. Hal ini yang salah satu mendorong the Indonesian Institute untuk aktif berpartisipasi dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan informal generasi muda di tanah air. Fokusnya adalah pada pengembangan pengetahuan kognitif dan kewiraswastaan.

Keempat, dibanding negara-negara tetangga dan industri baru, produktivitas tenaga kerja di Indonesia sangat rendah. Sementara karena dorongan politis, biaya tenaga kerja akan semakin meningkat. Pada gilirannya, beban biaya mahal ini akan melemahkan keunggulan komparatif terhadap negara lain yang menawarkan upah relatif sama tetapi produktivitas lebih tinggi.

Masalahnya, produktivitas yang rendah tersebut semata-mata bukan karena SDM berkualitas rendah tetapi minimnya infrastruktur dan teknologi serta berkembangnya iklim yang kurang kondusif untuk peningkatan produktivitas. Artinya dengan kondisi sekarang tantangan tidak hanya pada mutu SDM, juga peningkatan penerapan dan penguasaan teknologi, karena bagaimanapun produktivitas terkait erat dengan penerapan teknologi.

Untuk tidak salah kaprah, teknologi sebetulnya tidak selalu identik dengan peralatan canggih. Selama Orde Baru, rakyat sering diombang-ambingkan dengan istilah teknologi seakan-akan teknologi hanya kapal terbang dan lain sebagainya.Tetapi, teknologi adalah suatu metode mengkombinasikan berbagai input dalam proses produksi dengan teknik produksi yang efisien untuk menghasilkan output yang semakin baik. Kalau kemudian muncul peralatan canggih, itu adalah instrumen teknologi.

Your comment

Back to top