 |
|||||||||||
 |
Kepemimpinan dan Masa Depan Bangsa
Elwin Tobing |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
BOSTON (SP): Krisis sosial, politik dan ekonomi berkepanjangan yang
menimpa bangsa Indonesia sekarang ini mengundang
pertanyaan kritis: kemanakah gerangan arah bangsa
ini berjalan?
Di tengah-tengah harapan bahwa millenium
ketiga akan membuka peluang-peluang baru terhadap
perkembangan peradaban manusia, dan di tengah
persaingan ketat antar bangsa dalam memanfaatkan
peluang-peluang tersebut, bangsa Indonesia sibuk
bergulat dengan dirinya sendiri. Mungkin tidak
berlebihan bila situasi di tanah air sekarang
dianalogikan bagai perahu di tengah samudera
dimana orang-orang di perahu tersebut sibuk
berkelahi memperebutkan kemudi, makanan dan
fasilitas lainnya sementara perahu-perahu lain
sedang melaju menuju pengharapan baru.
Sangat menyedihkan karena mayoritas dari
bangsa kita tidak henti-hentinya menderita secara
sosial dan ekonomi sejak jaman kolonial empat abad
silam. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi sekarang membuat sulit
mereduksinya pada aspek tertentu saja, karena
persoalan politik tidak lepas dari masalah ekonomi,
masalah ekonomi tidak lepas dari kenyataan sosial
budaya yang berkembang di masyarakat, sedangkan
perkembangan sosial sangat dipengaruhi oleh
dinamika politik, dan seterusnya.
Dengan demikian, membenahi sistem politik
tidak dengan sendirinya akan memecahkan persoalan
ekonomi dan sosial, dan sebaliknya.
Namun, kiranya dapat ditarik gasir besar
bahwa masa depan bangsa Indonesia akan sangat
ditentukan oleh paling tidak empat hal.
Pertama, kapabilitas kepemimpinan, mulai
dari tingkat nasional (yang terutama) sampai lokal.
Kedua, nasionalisme dan kualitas generasi
muda. Ketiga,
komitmen pada visi dan misi nasional, dan keempat,
dinamika peranan militer. Mungkin ada yang heran
bagaimana persoalan kompleks sekarang dapat
direduksi menjadi empat isu pokok di atas? Dasar
pikirannya adalah apabila negara dan bangsa dapat
diibaratkan sebagai suatu keluarga, maka masa
depan keluarga sangat ditentukan oleh adanya: (1)
komitmen terhadap visi dan misi keluarga, (2)
kapabilitas kepemimpinan orang tua dalam
mengarahkan sumberdaya untuk mewujudkan misi
tersebut, dan (3) kualitas anak sebagai generasi
penerus. Dalam konteks Indonesia, karena militer
memegang peranan penting, maka dinamika peranan
militer menjadi salah satu isu pokok.
Dengan demikian, situasi buruk sekarang ini,
baik secara sosial, politik dan ekonomi disebabkan
adanya permasalahan pada keempat isu pokok
tersebut. Pada kesempatan ini, saya
memfokuskan pembahasan pada isu pokok yang pertama
yakni kapabilitas kepemimpinan.
Ini sangat fundamental karena praktis
hampir semua organisasi di tanah air seperti
kehilangan pegangan, tidak ada pemimpin yang
dipercaya dan yang ideal lagi, seperti apa yang
disimpulkan oleh John Bresnan, ahli tentang
Indonesia dari Institute Asia Timur, Universitas
Columbia, AS (New York Times Kamis 9 September
1999). Kapabilitas
Kepemimpinan
Lebih setengah abad, Indonesia
secara tragis mengalami kegagalan kepemimpinan
nasional yang bukan saja telah menggiring bangsa
menjauh dari cita-cita luhur mewujudkan masyarakat
adil dan makmur, tetapi juga menyebabkan rakyat
menderita. Sumber kegagalan ini disebabkan kepemimpinan sarat dengan
kepentingan dan ambisi pribadi, baik yang tidak
kasat mata (intangible)
seperti haus kehormatan, pengkultusan diri dan
motivasi untuk berkuasa selamanya, maupun yang
kasat mata seperti penimbunan harta dan uang.
Fenomena ini sebetulnya tidak hanya terjadi
di tanah air tetapi juga di negara lain seperti
Irak, Kuba, Nigeria, Korea Utara dan beberapa
negara lainnnya. Pemimpin di negara-negara
tersebut dalam kenyataannya bertindak tidak
sebagai pemimpin tetapi lebih sebagai penguasa
karena pada hakikatnya kepemimpinannya
diarahkan untuk menguasai, mengontrol,
membatasi bahkan mematikan dinamika perkembangan
masyarakatnya.
Ada juga pemimpin yang susah mengendalikan
dirinya sendiri sehingga kelompok ataupun bangsa
yang dipimpinnya beserta sebagian orang yang
membantunya jadi kehilangan arah. Pemimpin yang
benar adalah yang memusatkan enerjinya dan segala
sumberdaya yang dimiliki negara untuk
membawa bangsanya pada arah yang benar menuju
cita-cita nasional.
Suka tidak suka, kepemimpinan nasional kita
selama ini masih jauh dari harapan dan masih
cenderung di kedua kelompok yang pertama. Kenyataan ini membuat kita
bertanya, mengapa hal itu sampai terjadi?
Apakah karena kelemahan dan kemandulan
sistem sosial, ekonomi dan politik sehingga lahir
dan berkembang pemimpin yang sebetulnya penguasa
dan yang visi serta enerjinya belum tajam dan kuat.
Ataukah karena memang mentalitas yang kurang solid
dari individu-individu yang mengklaim diri sebagai
pemimpin tetapi kenyataannya termasuk dalam
kategori kedua kelompok di atas? Saya tidak berani mengklaim
bahwa mentalitas bangsa kita buruk, tetapi saya
juga tidak punya fakta dan informasi kuat untuk
menyimpulkan bahwa mentalitas bangsa kita cukup
teguh untuk berani menolak dan menentang ide dan
kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
dasar kemanusiaan.
Kedua rejim pemerintahan sebelumnya,
terutama rejim orde baru, tidak sedikit commit
dengan tindakan yang bertentangan dengan
kemanusiaan, tetapi kenapa sampai bisa bertahan
lebih dari 30 tahun, yang praktis memakan periode
satu generasi? Sebagian mungkin menyodorkan
alasan hebatnya hegemoni militer yang telah
merambah segala aspek kehidupan.
Sebagian lagi mungkin berkesimpulan bahwa
itu disebabkan adanya penguasa tunggal yang
kharismatis dan bertangan besi.
Meski kedua faktanya benar, tetapi tidak cukup kuat
menjelaskan mengapa sebuah rejim yang korup dan
represif bisa
bertahan sampai satu generasi. Sudah terbukti
dalam sejarah bahwa kekuatan moral dan pikiran
lebih dahsyat daripada kekuatan bedil, dan secara
logis, kekuatan dan pengaruh satu orang manusia
tidaklah mungkin mengatasi kekuatan 130 juta orang
dewasa. Sekali lagi, alasan kekuatan militer dan
pengaruh satu orang individu tidak masuk
akal. Hemat
saya, permasalahan dan penyebabnya terletak pada
kita semua, pada sistem sosial dan budaya yang
kita kembangkan serta pada sistem politik yang
kita bangun.
Dalam kaitan ini, menurut saya, sedikitnya
ada tiga faktor yang dapat menjelaskan.
Tiga Kelemahan
Pertama,
lemahnya kontrol
sosial terhadap kepemimpinan yang diperburuk
dengan nihilnya figure
moral yang dapat dipercaya.
Telah menjadi budaya bahwa mengkritik
kolega atau rekan sejawat adalah kurang sopan dan
konsekuensi logisnya, mengkritik atasan atau
pemimpin adalah tabu, karena dipercaya pemimpin/atasan
tidak pernah salah.
Budaya ini, yang tidak hanya terjadi di
sektor pemerintah tetapi juga hampir di semua
lembaga di tanah air, sama sekali tidak
konstruktif yang oleh rejim orde baru dieksploitir
untuk melegitimasi kebijakan-kebijakannya.
Rakyat, yang oleh pengaruh budaya sungkan
mengeritik dan tekanan represif rejim penguasa,
sangat takut bersuara terhadap
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Secara perlahan iklim pembaruan telah mengubah mentalitas bangsa dari
yang selalu merasa takut menjadi lebih berani.
Meski dalam derajat yang masih sangat kecil,
sebagian mulai berani mengkritik pemimpinnya
tetapi sebagaian besar masih sifatnya opportunis
dimana tujuannya lebih pada keuntungan politik
individu/golongan tertentu.
Kontrol sosial tidak hanya menyangkut
kebebasan untuk mengkritik tetapi juga kemauan
untuk menunjukkan sikap kebenaran, karena pada
saat kita mengkritik saat itu juga harus berani
dan konsisten berjalan pada kebenaran universal.
Apa yang cenderung terjadi adalah maling
teriak maling. Alhasil, rakyat tidak dapat melihat adanya figur yang dapat
dipercaya dan layak didukung. Kontrol sosial terhadap kepemimpinan, baik nasional maupun lokal hanya
dapat diciptakan apabila rakyat dapat secara bebas
mengemukakan pendapatnya baik melalui perwakilan
di legislatif, perkelompok ataupun secara individu
yang kemudian
didukung adanya pers yang kuat.
Kombinasi kedua kekuatan ini akan
menghasilkan kontrol sosial yang efektif terhadap
kepemimpinan nasional.
Kenyataan menunjukkan belum adanya sinergi
yang harmonis antara kedua kekuatan tersebut dan
ini adalah kelemahan bangsa secara kolektif.
Jadi, mencari kambing hitam pada satu orang
tidak akan menjamin kepemimpinan nasional yang
lebih baik di masa depan. (note: pers yang kuat tidak identik dengan pers yang bebas. Pers yang
kuat berkaitan quality and accountability) Kedua, lemahnya kontrol sistem
yang diperburuk dengan adanya kekuasaan kolektif
yang berdiri di atas sistem menyebabkan kontrol
sistem praktis tidak berfungsi. Bertahannya rejim yang korup lebih seperempat abad bukanlah
hasil rancangan dan kerja satu orang saja
melainkan kerjasama, sadar atau tidak sadar, dari
kekuasaan kolektif yang terstruktur rapi. Ini menjelaskan mengapa meskipun Soeharto mengundurkan diri,
praktik-praktik rejim lama masih terus berlangsung. Kontrol sistem hanya bisa berjalan apabila ada waktu akhir yang pasti (definite
terminal time) dari suatu proses serta adanya
mekanisme pengawasan internal yang betul-betul
berfungsi mengevaluasi sistem tersebut.
Tanpa adanya waktu akhir yang pasti, sistem
akan cenderung berputar-putar (looping)
dalam dirinya sendiri dan hasil akhirnya tidak
akan membawa perubahan nyata.
Apabila mekanisme internal gagal
mendeteksinya sistem akan berputar terus sampai crash
karena kekuatan eksternal atau komplikasi
internal. Tidak adanya waktu terminal ini telah
menyebabkan dua kepemimpinan nasional crash,
Soekarno jatuh akibat komplikasi internal dan
Soeharto undur oleh kombinasi tekanan eksternal
dan komplikasi internal dan output keduanya adalah kondisi bangsa tidak lebih baik dari keadaan
sebelumnya. Secara bersamaan, mekanisme pengawasan
internal memerlukan DPR yang kuat.
Sekarang ini sudah ada upaya perbaikan terhadap kontrol sistem ini
dengan pembatasan terhadap kepemimpinan nasional
sudah maksimum 2 kali untuk satu individu.
Dan dalam tataran tertentu, DPR pasca Orba
sudah relatif lebih kuat. Ketika jaman Orba, adalah mimpi di siang bolong untuk
mengharapkan DPR yang kuat. Melihat situasi sekarang, tampaknya kedua perbaikan tersebut belum
mengarah pada subtansi permasalahan. Sekarang
bukan persoalan apakah seorang pemimpin nasional
akan bisa turun setelah 2 period, tetapi apakah
bisa bertahan 1 periode. Kalau dulu DPR kehilangan
taji sekarang seolah-olah punya taji. DPR dalam
melakukan pengawasan tidak konsisten dan berbobot.
Berbagai persolan dalam bangsa ini pasca Orde Baru
justru sebagian karena kontribusi DPR. Ketiga, lemahnya kontrol moral
yang disertai dengan berkembangnya budaya haus
kekuasaan. Tidak
jarang kita saksikan, baik di pemerintahan maupun
institusi-institusi lainnya, bahwa satu individu
memegang posisi strategis paling sedikit di lima
institusi yang sangat penting. Kita saksikan
banyak sekali orang yang salah menduduki posisi
penting, dan orang yang tepat menduduki posisi
salah. Dari pihak penguasa, konsentrasi kekuasaan
ini sangat essensial untuk bisa mengontrol gerak
dinamika perkembangan masyarakat. Alhasil,
produktivitas bangsa sangat rendah.
Secara makro ini didukung World Bank (1993)
yang menemukan bahwa produktivitas Indonesia
paling rendah di kawasan ASEAN. Ketidakadaan kontrol moral telah menyebabkan kita gagal
membedakan antara individu yang mampu (able)
dan yang kapabel (capable)
untuk memimpin, dua hal hampir sama tetapi sangat
berbeda. Misalnya, secara teknis seseorang yang memiliki pengetahuan
agama tinggi dan luas karena rajin membaca dan
belajar ilmu agama mampu menjadi guru agama. Tetapi perlakuannya yang suka menjarah
harta dan menggoda istri orang lain membuat dia
tidak kapabel menjadi guru agama.
Hal yang sama, seseorang mungkin memiliki
kemampuan teknis manajerial dan organisasi yang
canggih serta memiliki pengetahuan luas dan dalam,
tetapi dalam realitasnya tutup mata bahkan secara
tidak langsung mendukung praktek-praktek yang
bertentangan dengan hak asasi manusia.
Apakah individu tersebut memiliki
kapabilitas untuk memimpin sebuah bangsa dalam
membangun meningkatkan kesejahteraan seluruh
rakyat yang dipimpinnya?
Jawabnya jelas tidak.
Banyak orang yang mampu, tetapi hanya
segelintir orang yang kapabel untuk memimpin
sebuah bangsa. Penutup Adalah aksioma bahwa manusia kalau diberikan kekuasaan akan
cenderung menyalahgunakan kekuasaan tersebut, dan
juga, manusia kalau sudah berambisi pada hal
tertentu akan cenderung menjadi tidak objektif
menilai kapabilitas diri sendirinya. Masa depan
bangsa akan sangat ditentukan sejauh mana kita
dapat mengembangkan kontrol sosial, kontrol sistem
dan kontrol moral terhadap kepemimpinan nasional. Selama hal itu tidak kita kembangkan, siapapun pemimpin
nasional yang dipilih, tidak akan banyak mengubah
keadaan, kecuali secara mujizat pemimpin tersebut
secara sadar dan objektif menilai kapabilitas
dirinya, tetapi ini mustahil karena bertentangan
dengan aksioma di atas.
Akhirnya terserah kita semua, mau kemana bangsa ini hendak
dibawah berjalan. |
 |
|