Membangun Keunggulan Kompetitif

Elwin Tobing

Dunia kini tengah memasuki atmosfir persaingan paling kompetitif sepanjang sejarah. Situasi ini tercipta karena dua arus besar terjadi secara simultan, yaitu perubahan  revolusioner di bidang manajemen dan teknologi informasi serta pelembagaan aturan-aturan yang memacu iklim kompetisi global.

Aplikasi dan manipulasi pengetahuan yang inovatif paruh akhir 80-an telah menciptakan kompetisi global yang hebat.  Outputnya terwujud dalam berbagai produk teknologi dan manajemen yang memungkinkan fleksibilitas  dan aksesibilitas sangat tinggi dalam proses produksi, proses komunikasi dan proses pengambilan keputusan.

Fenomena tersebut kemudian diikuti free market access yang diatur secara internasional melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai sebuah institusi yang bertujuan mengatur dan mendorong kompetisi perdagangan melalui kebebasan terhadap akses pasar.  Setiap negara anggotanya diwajibkan mengurangi secara drastis ataupun menghapus kebijakan-kebijakan makro yang tidak kondusif terhadap kompetisi, apakah itu subsidi, proteksi dan hambatan-hambatan tarif. 

Salah satu tujuan pokok yang melandasi WTO adalah semangat kompetisi.  Liberalisasi perdagangan dan penerapan  aturan-aturan WTO memiliki dampak sangat besar pada kompetisi global.  Dan, ini adalah warna khas dunia dalam memasuki abad dan sekaligus milenium baru, yang berbeda dari abad-abad sebelumnya.

Dengan demikian, setiap negara, apakah negara maju, berkembang atau terbelakang berada dalam satu arena kompetisi dengan tantangan sama, aturan sama tetapi latar belakang dan kemampuan yang berbeda.  Berbagai kemungkinan, sebagai konsekuensi kompetisi, bisa saja terjadi, apakah itu degradasi (negara mengalami kemunduran) atau promosi (negara mengalami kemajuan). Hal itu sangat tergantung pada keunggulan kompetitif yang dimiliki dan dikembangkan bangsa tersebut.

Perubahan Paradigma

Lalu, bagaimana mewujudkan keunggulan itu? Michael E. Porter, pakar ekonomi bisnis yang karyanya sangat monumental dalam The Competitive Advantages of  Nations(1990), membuat analisis yang menarik tentang hal ini dengan menganalogikan bangsa sebagai perusahaan (firm).  Analogi ini, meski banyak mendapat kritik, namun tidak  sedikit yang mendukung.  Mantan Presiden AS sendiri, Bill Clinton, sering menggunakan retorika karakteristik persaingan bangsa sebagai perusahaan besar yang sedang bersaing dalam  pasar global (Paul Krugman. 1994.  Competitiveness:  a  dangerous  obsession', Foreign Affairs, 73 (2):28-44).

Menurut Porter, dalam persaingan global, suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul hanya jika memiliki keunggulan atas biaya (cost-based advantage) dan keunggulan atas produk (product-based advantage).  Keunggulan atas biaya mencerminkan perusahaan beroperasi secara efisien, dan keunggulan atas produk indikasi perusahaan senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang inovatif. 

Dengan menganalogikan hal ini, paradigma keunggulan kompetitif bangsa adalah efisiensi (keunggulan atas biaya) dan inovasi (keunggulan atas produk).  Keberhasilan ekspor produk manufaktur negara industri baru dan  negara berkembang misalnya, adalah salah satu contoh keunggulan atas biaya (di negara berkembang hal ini didukung kebijakan relokasi industri dari negara-negara maju).

Kini, setelah berhasil mengembangkan efisiensi, negara industri baru dan sebagian negara berkembang dihadapkan pada masalah, bagaimana meningkatkan efisiensi sekaligus mengembangkan produk-produk inovatif.  Sebab, bila tetap mempertahankan keunggulan komparatif dan keunggulan atas biaya, tanpa beranjak pada pengembangan produk-produk kompetitif, niscaya akan tertinggal.

Di tahun 70an dan 80an, salah satu contoh paling berhasil mewujudkan keunggulan efisiensi-inovasi adalah industri elektronik Jepang.  Pada awalnya,  industri-industri elektronik Jepang mampu bersaing dalam hal harga.  Tahap selanjutnya, industri tersebut unggul dalam produk-produk futuristik lewat inovasi yang mengagumkan.

Potret Kebijakan Orde Baru

Mari sejenak lupakan keadaan sekarang dan kita kaji kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Di masa Orde Baru, kita saksikan pemerintah, sebagai bagian daripada program SAP yang disponsori oleh Bank Dunia dan IMF, melakukan serangkaian deregulasi di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi distorsi-distorsi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi. Salah stu distorsi yang ingin dikurangi adalah campur tangan pemerintah. Pengurangan atau penghapusan distorsi-distorsi tersebut akan mendorong iklim domestik yang lebih kompetitif dan selanjutnya diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri domestik.

Akan tetapi fokus dari serangkaian deregulasi tersebut masih terpusat pada usaha mewujudkan keunggulan kompetitif atas biaya (efisiensi).  Itu adalah syarat perlu (necessary), namun tidak mencukupi (sufficient).  Seperti diuraikan di atas, salah satu paradigma keunggulan kompetitif yang tidak kalah  penting adalah inovasi. Maka, dalam konteks industri nasional, masalah pengembangan produk-produk andalan baru (inovasi) sangatlah urgent. 

Selama masa itu misalnya, produk ekspor non migas andalan adalah kayu-kayuan dan TPT (tekstil dan produk tekstil) yang mencapai hampir 45 persen dari total ekspor non migas.  Bila di tambah sekitar 18 persen komoditi ekspor hasil pertanian, maka hampir 65 persen ekspor non migas adalah komoditi yang nilai tambah dan elastisitas permintaannya relatif rendah karena termasuk komoditi produk sektor primer. (Elastisitas rendah maksudnya, setiap perubahan yang sedikit dalam harga, jumlah yang diminta terhadap produk tersebut turun drastis).

Sebetulnya, Indonesia masih berpeluang besar mengembangkan produk-produk ekspor.  Dari sekitar 7 ribuan lebih mata dagangan yang diperdagangkan di dunia, Indonesia baru mengekspor sekitar 4000 mata dagangan.  Peluang ini dapat dimanfaatkan terutama dengan pengembangan produk dagangan yang memiliki nilai tambah relatif besar.

Tentu saja, peluang tersebut hanya dapat tercipta apabila industri nasional didukung oleh kualitas SDM yang tinggi, infrastruktur fisik kuat dan lingkungan inovatif yang kondusif (kegiatan penelitian dan pengembangan yang kompetitif).  Dilihat dari proporsi pengeluaran R &  D (Research and Development) terhadap Produk Domestik Bruto, Indonesia (0,25 %) jauh lebih kecil dibanding 'macan' Asia: Singapura (0,9 %), Taiwan (1,7 %) atau Korea Selatan (1,9 %).

Dari aspek kualitas SDM dan infrastruktur ekonomi, tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Dilihat dari struktur tenaga kerja berdasarkan pendidikan, proporsi tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan diploma ke atas masih sangat kecil. Bila menggunakan indikator kasar Human Development  Index (HDI) yang dikembangkan oleh UNDP (United Nations for Development Program), pada akhir-akhir masa Orba, Indonesia menduduki posisi 105 dalam peringkat Human Development Index (HDI), relatif cukup jauh dibanding Korea Selatan (32), Singapura (43) dan Malaysia (57).  Pada tahun 1997, ranking Indonesia masih berada pada 102. Dari formulasi yang digunakan untuk menghitung skor HDI, interaksi kualitas SDM dan infrastruktur fisik adalah komponen utama, sehingga paling tidak peringkat tersebut menggambarkan tantangan yang besar dalam masalah pengembangan SDM dan infrastruktur fisik.

Gambaran tersebut mengindikasikan kalau pemerintah Orba meletakkan prioritas belakang pada (1) kebijakan yang mendorong iklim inovatif dan (2) kebijakan dalam peningkatan kualitas manusia.

Banyak negara menginvestasikan sedikit dalam pembangunan manusia dan infrastruktur fisik dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi indikator-indikator pembangunan sosialnya justru kurang memadai seperti akses masyarakat terhadap pendidikan, kondisi sanitasi dan kesehatan serta fasilitas transportasi dan komunikasi yang amat rendah.  Pada akhirnya, kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki tidak akan mampu mendukung penciptaan bangsa yang kompetitif.

Hal yang sebaliknya justru terjadi di Chili dan Jamaica, yaitu meskipun pertumbuhan ekonominya lebih lambat, tetapi indikator-indikator sosial masyarakatnya meningkat (Summers dan Thomas, Recent Lessons of Development, The World Bank 1993).

Bila dicermati, pada hakikatnya hubungan antara kualitas bangsa dengan manusianya adalah kausal.  Artinya, bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif, tentulah  juga manusianya memiliki keunggulan kompetitif, dan sebaliknya.  Pemerintah Orba, sadar atau tidak sadar, telah mengabaikan hal yang jelas ini: bahwa hanya dengan pembangunan manusia yang kompetitif, bangsa akan menjadi kompetitif.

Esensi Pemulihan  

Saat ini perekonomi kita dalam keadaan yang kurang jelas. Industri keuangan dan perbankan, sebagai salah satu pilar dalam proses pemulihan ini, masih tidak menentu terutama dalan kaitan dengan kinerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ada berbagai rumors yang beredar seputar Badan ini, mulai dari mismanagement, pemborosan dana, pemilihan orang tidak tepat, penjualan aset yang tidak transparan, adanya kepentingan politik kelompok/orang tertentu dan lain sebagainya.  Tentu ini semakin membuat usaha pemulihan tidak prospektif.

Usaha pemulihan ini juga tampaknya kurang bergairah, terutama dari pemerintah. Sempat ada IRF, semacam Indonesia Recovery Fund dimana orang-orang diminta untuk menyumbang. Ini hanya semacam dagelan. Siapa yang mau menyumbang kalau nanti uangnya di korupsi? Dan sekarang pemulihan ekonomi diserahkan pada tingkat menteri. Ini juga tidak lebih daripada joke.

Masa depan Indonesia terlalu serius untuk diserahkan pada tingkat menteri atau setingkatnya. Kalau mau jelas, presiden harus membentuk Badan Pemulihan Nasional (tidak hanya ekonomi) yang dipimpin dirinya sendiri. Badan ini mempelajari ulang kembali semua persoalan dari awal sampai sekarang dan mencari solusi dalam tempo paling lambat 6 bulan. Sementara Badan itu bekerja, proses hukum terhadap para koruptor musti dilakukan.

Ketika kabinet Megawati dibentuk, berbagai harapan muncul dan saat itu, dikatakan pemerintah akan mengumumkan agenda pemulihan ekonomi nasional. Ternyata itu tidak jauh daripada IRF.

Dalam keadaan terdesak dan sekarat, suatu bangsa (yang mau jadi besar) tentu tidak hanya berpikir bagaimana supaya bisa bertahan, tetapi juga bagaimana supaya bisa kompetitif. Badan Pemulihan Nasional itu bertugas untuk itu juga untuk mendesign ulang blue-print pembangunan nasional. Bila Soeharto keluar dengan Repelita dengan tekanan pada pencukupan beras, maka pemerintahan ini seharusnya bisa keluar dengan Repelita model baru dengan tekanan pada pembangunan manusia. Ketika Megawati membentuk kabinetnya, orang berpikir itu bagus karena sudah meletakkan the right man on the right place. Tentu itu tidak tepat, karena the right men dan women dibutuhkan sekarang adalah visionir,  hard working, kapabel, berani (tegas) dan secara moral bersih. Silahkan evaluasi sendiri kabinet Megawati apakah memenuhi kriteria tersebut.

Mungkin saat ini pemerintah kedudukannya seakan relatif lebih lemah daripada DPR. Tapi ini tentu tidak menjadi alasan, karena inisiatif untuk pembangunan tetap di tangan pemerintah.

Upaya membangun kompetitif bangsa saat ini sangat tergantung pada bagaimana pemerintahan Megawati keluar dengan blue-print baru pembangunan nasional. Forget about the IMF. Kalau perlu makan singkong, rakyat juga akan mau asal agendanya jelas, orang-orangnya bermoral dan berkualitas. Yang terjadi, rakyat makan singkong, orang-orang di atas masih sibuk berkelit.

Your comment