Pendidikan, Pasar Tenaga Kerja dan Kewiraswastaan* 

Elwin Tobing

Perhaps the most valuable result of all education is the ability to make yourself do the thing you have to do, when it ought to be done, whether you like it or not; it is the first lesson that ought to be learned; and however early a man's training begins, it is probably the last lesson that he learns thoroughly. Thomas H. Huxley (1825 – 1895)

Ketidaksesuaian tersebut barangkali dapat tergambar data empiris berikut. Dari 593.153 lowongan kerja terdaftar pada Departemen  Tenaga Kerja sampai akhir 1997, terdapat 17 persen lowongan kerja yang tidak dapat terisi. Sekitar 50  persen di antaranya adalah angkatan kerja berpendidikan sarjana dan sarjana muda, sedangkan paling rendah lulusan SD dan diploma satu (D1) sekitar 10 persen. Demikian juga dari data Biro Pusat Statistik, periode 1980-1997, angka pengangguran terbuka pada angkatan kerja berpendidikan menengah  ke atas meningkat tajam (Tabel).

Tingginya tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja terdidik ini dapat berdampak serius pada berbagai dimensi kehidupan. Dari dimensi politik, Samuel P. Huntington (Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, 1983) mengatakan, semakin tinggi tingkat pendidikan para pengangggur, semakin gawat kadar tindakan destabilitas yang tercipta. Lulusan perguruan tinggi yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat mendorong pada perubahan sosial yang cepat. Sementara itu tamatan pendidikan menengah yang tidak bekerja dapat semakin mempergawat kadar ketidak-damaian politik.  Di  Afrika Barat misalnya, banyak kerusuhan dan aksi-aksi politik yang eksplosif didukung oleh para  lulusan dunia pendidikan menengah yang tidak bekerja. 

 

Tabel

Pengangguran dan Lowongan Kerja Belum Terisi 

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja (BPS: 1980, 1997). Direktorat Informasi Pasar Kerja, Depnaker, 1997 

 

Dari dimensi ekonomi, masalah ini merupakan pemborosan nasional. Investasi pendidikan adalah biaya yang tidak sedikit, apalagi pada tingkat pendidikan menengah ke atas. Jika  angkatan kerja ini tidak didayagunakan sesuai  dengan kapasitasnya, maka terjadi inefisiensi (pemborosan) biaya, waktu, dana maupun energi.

Dari dimensi sosial-psikologi, pengangguran tenaga terdidik sangat berbahaya. Situasi ini akan menimbulkan kemerosotan rasa percaya diri dan harga diri para penganggur. Apabila berlangsung dalam kurun waktu relatif  lama, hilangnya rasa percaya diri ini akan semakin terakumulasi dan dapat mengimbas pada angkatan kerja lainnya.  Karena pengangguran terdidik berada pada kisaran usia muda, rasa minder ini akan berdampak serius mengingat pemuda adalah generasi penerus dan harapan bangsa di masa depan. 

 

Beberapa Sebab 

Jika ditelusuri lebih lanjut, meningkatnya pengangguran tenaga terdidik merupakan gabungan beberapa penyebab. Pertama, ketidakcocokan antara karakteristik  lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja). Ketidakcocokan  ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status atau masalah keahlian khusus.

Kedua, semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini menilai tinggi pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga lebih suka bekerja pada perusahaan  besar daripada membuka usaha sendiri. Hal ini diperkuat hasil studi Clignet (1980) yang menemukan gejala meningkatnya pengangguran terdidik di Indonesia antara  lain disebabkan adanya keinginan memilih pekerjaan yang aman dari risiko. Dengan demikian angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Ketiga, terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal sementara angkatan kerja terdidik cenderung memasuki sektor formal yang kurang berisiko. Hal ini menimbulkan tekanan penawaran di mana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja  terdidik yang tidak optimal.

Keempat, belum efisiennya fungsi pasar tenaga kerja.  Di samping faktor  kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Hal ini tentu saja berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. 

 

Pergeseran 

Pembangunan  ekonomi selama Orde Baru telah membawa perubahan pada struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oberai  (1978) adalah pakar yang secara spesifik melakukan studi tentang perubahan-perubahan penting dalam pasar ketenagakerjaan  selama  proses pembangunan ekonomi. Menurut Oberai, angkatan kerja cenderung bergeser ke arah sektor dan pekerjaan yang mempunyai tingkat upah yang tinggi seperti manufaktur berskala besar, jasa modern, transportasi dan konstruksi.  Juga dikemukakan bahwa perolehan gaji pada setiap lapangan kerja meningkat bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan paralel dengan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung menuntut syarat-syarat pendidikan dan keterampilan tinggi.

Sementara itu, Jones (Dilemmas in Expanding Education for Faster Economic Growth: Indonesia, Malaysia and Thailand, 1989) mengungkapkan bahwa peran angkatan kerja kategori profesional, manajerial, dan teknis akan meningkat karena perubahan  sektoral lapangan kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Karena itu, dalam jangka pendek, persediaan tenaga kerja berpendidikan SLTA ke atas akan  meningkat, namun pada akhirnya, tenaga kerja ini  akan diserap oleh jenis-jenis pekerjaan lain, seperti pemasaran, kerajinan dan peternakan.

Seiring dengan pertumbuhan industri manufaktur dan jasa kebutuhan akan tenaga kerja yang  berpendidikan menengah tentu akan meningkat. Dengan demikian, dalam jangka panjang persediaan tenaga kerja berpendidikan  menengah ini merupakan keunggulan komparatif Indonesia. Melihat pada kasus Jepang, selain faktor sumberdaya alam, banyak industri Jepang relokasi ke luar negeri  karena kurangnya  (juga mahal) tenaga kerja berpendidikan menengah untuk mendukung industri manufaktur. Demikian juga Taiwan dan Korea Selatan yang mulai mengalami hal sama dengan Jepang.

Tidak berarti keunggulan komparatif ini terletak pada upah yang rendah. Justru masalahnya, bagaimana meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah ke atas sehingga elastisitas penawarannya tinggi. Hal ini berarti perlu penekanan perhatian terhadap kurikulum sistem pendidikan formal menyangkut, sejauh mana isi kurikulum mampu meningkatkan keterampilan, keahlian dan daya adaptasi lulusan terhadap  dunia nyata.  Dengan demikian, tidak ada salahnya jika  kurikulum secara eksplisit meliputi beberapa langkah "bimbingan karir" atau informasi realistis tentang prospek pasar tenaga kerja, latihan manajerial dasar/ wirausaha dan praktek permagangan. 

Agenda Pasca Krisis

Krisis ekonomi yang berkelanjutan, yang terutama di persulit dengan tarik menarik kepentingan berbagai kelompok politik, telah menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi pada angkatan kerja terdidik. Sementara itu, persoalan mendasar yang sudah berkembang sebelum krisis, yaitu adanya mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja belum juga terjawab. Di lain situasi, akselerasi perubahan di bidang manajemen, bisnis dan teknologi sangat cepat dewasa ini. Ini mensyaratkan bahwa dunia pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih berat. Selain kualitas output dalam hubungan dunia usaha dan dunia pendidikan ini, dunia pendidikan nasional juga dituntut untuk mampu mengadaptasi pada perubahan sosial yang terjadi. Ini terutama berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah. Orientasi pendidikan Orde Baru tentu berbeda dengan orientasi pendidikan pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Hal ini yang belum jelas tercermin dari kementerian pendidikan, yakni kebijakan apa yang harus dilakukan dalam upaya mengadaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi serta untuk turut memajukan kesejahteraan dan kesatuan nasional.

Salah satu yang mendesak adalah pengenalan dan pengimplementasian kewiraswastaan dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari menengah pertama sampai pendidikan tinggi. Ini dengan sendirinya akan mendorong para lulusan sekolah menengah atas untuk tidak bersikap pasif dan putus asa apabila hanya mampu sekolah di tingkat lanjutan atas. Tetapi mereka akan menjadi terangsang dengan berbagai alternatif yang mungkin seperti berusaha dengan pemahaman tentang dunia usaha yang sudah terbentuk sejak di bangku sekolah. Implementasi kewiraswastaan ini tidak hanya proses belajar di kelas, tetapi lebih pada perangsangan dan penggalian ide, pengenalan dunia usaha dan pengetahuan tentang berusaha. Ini kemudian melibatkan dunia usaha dimana baik secara fungsional dan institusi, dunia usaha dapat membantu pengimplementasian program tersebut.

Lomba-lomba pembuatan rencana bisnis adalah salah satu contoh langkah kongkrit. Di Indonesia sendiri, meski ada satu dua, lomba seperti ini masih sangat langka. Di dalam suatu lomba penulisan rencana bisnis yang dilakukan oleh universitas swasta di Indonesia akhir-akhir ini, salah satu dewan jurinya ternyata kemudian seseorang yang harus berurusan dengan kepolisian karena tuduhan korupsi di masa lalu. Untuk implementasi program seperti ini, perlu kredibilitas dan kapabilitas dari berbagai pihak yang terlibat diperhatikan secara serius.

Dalam kewiraswastaan ter-internalize semangat kerjasama, kerja keras dan penghargaan akan waktu. Dengan demikian pengimplementasiaan kewiraswastaan terhadap pendidikan nasional baik menengah dan tinggi dengan secara serius dan melibatkan dunia usaha secara sungguh-sungguh akan mendorong lahirnya generasi penerus yang berwatak kerja keras, memiliki toleransi dan mandiri. Selama Orde Baru, para pelaku dunia usaha muda umumnya karena memiliki kedekatan dengan birokrat, aparat dan karena dari keluarga bisnis. Memang ada satu dua yang berhasil dengan kerja keras dan keuletan tetapi dari segi persentase, jumlahnya relatif kecil. Jadi pengembangan kewiraswastaan ini dengan sungguh-sungguh akan berdampak ganda, yakni dapat menjadi salah satu solusi dalam masalah mismatch dan juga mempersiapkan dan membangun mentalitas dan watak generasi penerus sehingga mampu menjawab tantangan masanya.  

Banyak kebijakan dan program strategis yang dapat dikembangkan oleh kementerian pendidikan untuk mampu menjawab tantangan yang berkembang sekarang. Sayangnya semua seolah terlena dengan persoalan politik. Ketika individu-individu yang terlibat dalam politik tidak memiliki idealisme, akhirnya memang kreativitas mereka akan menjadi subordinate dari situasi yang berkembang. Mereka menjadi cenderung pasif dan tidak kreatif. 

* Versi lama dipublikasikan di Media Indonesia, 1 Agustus 1994. Data terakhir saya perbaharui tahun 2000.

 Your comment