Suatu ketika, pertengahan 1994, seorang sahabat menelepon saya. Ketika itu saya masih kerja sebagai peneliti di Jakarta dan masih agak fresh dari universitas. Teman tersebut mengatakan kalau saudaranya hendak berbicara dengan saya karena dia butuh tenaga untuk penelitian. Saya setuju ketemu ketemu saudaranya. Dia kerja di lembaga riset tersohor di Indonesia, yang seratus persen di danai pemerintah. Begitu ketemu, dia sodorkan saya sebuah paper yang isinya TOR proyek penelitian (Terms of Reference). Itu semacam proposal yang sudah disetujui. Saya tanya apa masalahnya.

Yang mengagetkan saya bukan isinya, tapi lampiran dari TOR tersebut. Dia mengatakan TOR tersebut sudah lama disetujui tapi proyek tersebut belum juga dimulai. Pertama-tama para peneliti di lembaga dia tersebut sangat sibuk dengan kerjaan lain jadi tidak sempat melakukannya lagi. Kedua, kebanyakan peneliti yang namanya tercantum dalam TOR tersebut sudah lupa dengan isinya, jadi butuh waktu lama lagi untuk memahaminya dan lain sebagainya.

Saya pikir, masalahnya apa? Dia tambahkan kalau TOR tersebut sudah diserahkan ke Lembaga Penelitian universitas ternama di Indonesia, tapi lembaga tersebut tidak mulai mengerjakannya sementara skedul penyelesaian proyek seperti tercantum di TOR sudah tinggal 3 bulan, dari jadwal 1 tahun.

Pikir saya, sepertinya dia mau supaya saya mengerjakannya. Tidak salah. Kemudian dia sodorkan tawaran supaya saya mengerjakan proyek tersebut. Melihat cakupan, urgensi dan implikasi kebijakan proyek tersebut, yang melibatkan studi terhadap sembilan (9!) propinsi di Indonesia, tentu saya merasa tidak sanggup.  Apalagi dengan waktu yang cukup sempit. Tapi langsung saya pikir, ini tantangan, kenapa tidak. Ketika itu saya ingat kata Kevin Costner, “everything can be learned”, sewaktu diwawancarai tentang bagaimana dia bisa membuat film sebagus Dancing With the Wolves yang menang Oscar padahal belum ada pengalaman sebagai sutradara.

Saya katakan saya tertarik dan kemudian ingin melihat lampiran TOR tersebut, yang isinya selain jadwal serta nama-nama yang terlibat dalam proyek, juga yang justru paling penting pembiayaan proyek tersebut. Melihat angka sekitar 147 juta (kurang lebih 70 ribu dolar AS dengan kurs waktu itu), saya lebih tertarik lagi. Not bad untuk seorang yang masih fresh dan yang paling penting buat saya waktu itu adalah kesempatan mengerjakan proyek dari lembaga tersohor, yang pimpinannya luas diakui sebagai paling pintar di jagad nusantara, secara individu.

Sebelum saya kasih komentar, peneliti tersebut buru-buru mengatakan kalau total budget akhir yang tersedia adalah 25 juta atau sekitar 12 ribu dolar AS. Saya kaget setengah mati. Yang 122 juta kemana, pikir saya. Terbiasa berhitung sejak kecil, saya langsung kalkulasi dalam pikiran, yang sisa cuma 20%? Saya hitung kemudian, ternyata yang sisa lebih kecil lagi, hanya 17 %.

Dia jelaskan kalau proyek tersebut ketika di serahkan ke lembaga penelitian universitas ternama X, budgetnya berjumlah sekitar 47 juta. Sementara saya baca sendiri, proyek disetujui dengan nilai 147 juta rupiah. Saya tidak tahu kemana yang sisanya. Yang penting buat saya adalah pengalaman, dan kebetulan topik proyek tersebut sangat menarik. Hanya saja, lepas dari lembaga penelitian universitas X, nilainya sudah berkurang sekitar 22 juta atau dipotong 47%. Golly, apakah profesor juga korupsi, saya pikir waktu itu.

Saya bingung saat itu dan baru secara real saya alami kalau di lembaga penelitian, apakah di universitas maupun di lembaga penelitian non-universitas, juga terjadi praktik korupsi yang secara persentase jumlahnya cukup besar,mungkin jauh lebih besar dibanding korupsi di tempat-tempat lain.

Proyekpun saya kerjakan dengan dibantu tim yang saya rekrut dan dengan kualitas apa adanya karena memang nilanya saja tinggal 17%. Di dalam proposal, sebagian besar dana dialokasikan untuk survei ke 9 propinsi. Tentu saja saya tidak lagi melakukan survei langsung, tapi survei lewat data sekunder.

Sejak itu saya kehilangan respek sama sekali dengan lembaga penelitian di Indonesia, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Lembaga yang seharusnya menjadi last resort untuk menjaga untuk tidak sampai korupsi, ternyata juga sudah bergelimang virus korupsi.

Bagaimana mengatasi itu? Pertama, kita harus bedakan projek yang dibiayai pemerintah dan swasta. Secara spesifik, untuk yang pertama, itu tidak lepas daripada lemahnya kontrol dalam hal pelaksanaan projek,mulai dari permulaan sampai final produk jadi, seperti progress report misalnya. Bahkan dalam pengusulan projek sendiri pun sudah terjadi proses penyelewengan. Pemalsuan nama, manipulasi pengalaman dan lain sebagainya. Karena dari awal sudah rusak, akhirnya sampai selesai hasilnya lebih rusak lagi. Tanpa kontrol yang ketat di permulaan, susah untuk mengharapkan hasil yang bersih dan berkualitas. Contohnya adalah situasi di atas.

Seperti di negara maju, proses persetujuan terhadap suatu proyek seharusnya melewati keputusan komite bukan perseorangan berdasarkan jabatan. Umumnya, proyek-proyek di Indonesia, khususnya proyek penelitian musti disetujui oleh perseorangan dan itu musti melewati berbagai tahapan. Ini memungkinkan internal person terlibat dalam proses penyelewengan. Dengan persentase yang saya alami, bayangkan kalau nilai projek 1.4 miliar rupiah (140 ribu dolar) menjadi 220 juta (22 ribu dolar). Apakah anda sekarang menyadarinya betapa hebatnya praktek-praktek KKN menghancurkan Indonesia?

US: 01/28/02             Your comment