Gejala semakin enggan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) menjadi bukti rendahnya komitmen lembaga legislatif terlibat dalam pemberantasan korupsi, setidak-tidaknya meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal, pelaporan kekayaan pejabat, termasuk anggota DPR, adalah salah satu upaya meminimalkan terjadinya korupsi dan mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.

Demikian diungkapkan pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Dr Indriyanto Seno Adji dan anggota Tim Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Antikorupsi) Hamid Chalid LLM kepada Kompas, Senin (11/2), di Jakarta. Keduanya menyayangkan anggota DPR yang merupakan wakil rakyat dan wajib memberikan panutan baik kepada rakyat, malahan cenderung tidak mematuhi undang-undang (UU).

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan kekayaannya tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut Indriyanto, UU itu memang tak menegaskan sanksi yang bisa diberikan kepada pejabat yang tak melaporkan kekayaannya kepada KPKPN. "Kalau anggota DPR enggan melaporkan kekayaannya, terkesan wakil rakyat itu memanfaatkan kelemahan UU. Ini bukan teladan yang baik bagi rakyat," kata anggota Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.

Seperti dikabarkan, analisis Litbang Kompas menunjukkan, selama empat bulan-sejak Oktober 2001-pertambahan penyerahan formulir kekayaan anggota DPR yang sudah diisi kepada KPKPN hanya 25. Sampai kini pun dari 500 wakil rakyat di tingkat pusat itu, baru 303 orang yang sudah mengembalikan formulir kekayaannya. Padahal, KPKPN sudah cukup lama menyerahkan formulir kekayaan pejabat tersebut kepada anggota Dewan. (Kompas, 11/2)

Merasa "powerfull"

Indriyanto maupun Hamid sependapat, lembaga legislatif sekarang ini mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dalam posisi yang powerful, ada keengganan dari sejumlah anggota Dewan untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk dengan melaporkan kekayaannya kepada KPKPN, sebab merasa kewajiban tersebut masih bisa dinegosiasikan.

"Fakta yang terjadi sekarang, kasus korupsi semata-mata menjadi bargain kekuasaan. Tak hanya terjadi di eksekutif, melainkan juga di lembaga legislatif. DPR saat ini merasa mempunyai posisi yang sangat kuat untuk melakukan tawar-menawar atau melawan pusat kekuasaan yang lain, termasuk KPKPN. Karena itu, mereka enggan melaporkan kekayaan. Padahal, rakyat menghendaki korupsi diberantas," papar Hamid yang juga pengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum UI.

Hamid mengingatkan, pelaporan kekayaan penyelenggara negara-eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)-merupakan instrumen untuk meminimalkan tindak pidana korupsi. Keengganan anggota DPR melaporkan kekayaannya kepada KPKPN bisa dibaca sebagai keengganan wakil rakyat meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

"Anggota DPR seharusnya mempunyai beban untuk memberikan contoh pemberantasan korupsi kepada rakyat. Namun, dengan enggan melaporkan kekayaannya kepada KPKPN, menunjukkan keinginan memberantas korupsi itu retorika belaka. Sayangnya, KPKPN memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anggota DPR dan penyelenggara negara lainnya yang tidak bersedia melaporkan kekayaannya," tambah Indriyanto. (tra)