|
Pada
tahun 1999, John Bresnan, pakar Asia Timur di
Universitas Columbia, AS menulis di New York Times kalau
Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Tiga
tahun berselang, apakah observasi Bresnan masih relevan?
Sulit
mengatakan tidak, tetapi juga tidak mudah untuk
sembarang mengatakan iya. Paling tidak perlu dijelaskan
terlebih dahulu tantangan krusial apa yang sedang
dihadapi oleh Indonesia sekarang dan di masa depan.
Beranjak dari sini kemudian dirumuskan kira-kira
kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjawab
tantangan tersebut. Dengan demikian ada dasar yang
terstruktur untuk menjawab observasi Bresnan tersebut.
Mari
kita mulai dari hal paling awal. Meski sudah rasanya
umum dan sangat terbiasa di dengar, perlu juga kita
untuk mengerti sama-sama akan pengertian pemimpin dan
kepemimpinan. Sangat menarik, ketika saya melihat kamus Merriam-The
Webster, definisi pemimpin yang diberikan sangat
singkat: a person who leads. Simpel. Intinya
adalah justru memimpin. Tentu kalau seorang memimpin,
yang bersangkutan harus mengerti dahulu siapa yang
dipimpin, dimana titik berangkatnya, apa tantangan dan
lain sebagainya. Apalagi kalau menyangkut bangsa dan
negara, persyaratan ini tentu sangat vital. Tanpa itu
tentu susah mengharapkan sesuatu yang berguna dari
kepemimpinan tersebut, kalau tidak mengatakan akan
membawa bangsa dan negara ke situasi tidak menentu.
Untuk
tidak salah kaprah, kompetensi dalam memberikan opini
atau ide tentang kepemimpinan tidak selalu berkaitan
dengan pengalaman seseorang sebagai pemimpin dalam
tingkat yang luas. Seorang Abraham Lincoln, Soekarno
atau Hatta tentu punya konsep tersendiri terhadap
kepemimpinan. Demikian juga dengan Pak Ali yang tinggal
di Gunung Kidul atau anak muda Badu yang masih kuliah,
masing-masing punya konsep dan pengertian sendiri
tentang kepemimpinan. Yang perlu diperhatikan adalah,
apapun konsep dan pengertiannya, masing-masing punya
benang biru yang mengaitkannya, yakni idealisme,
realisme dan optimisme.
Idealisme,
realisme dan optimisme
Idealisme
berkaitan dengan situasi dan kondisi ideal yang
masing-masing figur idam-idamkan di masa depan yang
ingin dicapai, baik sebagai bapak rumah tangga,
mahasiswa, pemimpin desa dan pemimpin negara.
Masing-masing memiliki situasi ideal masa depan yang
diinginkan untuk dicapai. Tanpa memiliki idealime,
seorang yang mengaku pemimpin hanyalah seorang pemabuk
yang hanya mampu beteriak tanpa mengerti apa yang
diungkapkan. Apa yang dikatakan hari ini sudah lupa
besoknya. Pernyataannya tidak lebih pada ucapan-ucapan
acak yang hanya asal keluar tanpa tujuan yang terarah.
Karena pernyataannya sendiri sudah acak, tindakan dan
usahanya juga tidak lebih daripada kesia-siaan. Memiliki
seorang pemimpin seperti hanya akan membawa kelompok
yang dipimpimnya sengsara.
Realisme
menyangkut pengertian dan pemahaman akan kondisi dan
situasi yang berkembang. Realisme yang saya maksudkan di
sini agak berbeda dengan pengertian filosofisnya yang
cenderung menolak hal-hal impractical atau visionary,
tetapi lebih pada, seperti apa yang dikemukakan Kamus
Merriam-Webster’s: concern for fact or reality.
Ini sangat penting karena tanpa pemahaman akan fakta dan
situasi yang berkembang, seorang pemimpin tidak lebih
daripada pembual. Apa yang dikatakannya tidak ada
dasarnya, sehingga tidak berbeda dengan omong kosong.
Memenuhi syarat pertama, yakni memiliki idealisme, tanpa
dilengkapi dengan realisme juga tidak menolong karena
hanya menghasilkan pemimpin yang cenderung sebagai
pemimpi. Alhasil, kelompok yang dipimpinnya akan
cenderung menjadi kelompok pemimpi. Idealisme harus
dibangun daripada fakta dan kenyataan yang berkembang.
Indonesia bisa bermimpi menjadi negara tangguh yang
mampu memproduksi pesawat supersonik dan ulang-ulang
antariksa. Tetapi apakah mimpi itu memiliki fondasi yang
kuat sekarang ini?
Ketika
John Kennedy, presiden AS, di awal tahun 1960-an
mengumunkan sesuatu yang terkesan ‘mimpi’ saat itu
bahwa sebelum dekade 60-an berakhir AS akan menginjakkan
kakinya di bulan, Kennedy bukanlah bermimpi, tetapi
memiliki visi yang ada dasarnya. Ketika itu ekonomi,
industri dan riset di As mengalami booming.
Khususnya dalam eksplorasi angkasa luar, semangat
kompetisi sangat tinggi (apalagi setelah mengetahui
kejayaan Sputnik). Pendek kata, mimpi tersebut ada
dasarnya.
Pemimpin
yang tidak berbicara berdasarkan fakta hanya akan
menyesatkan kelompoknya. Apabila dia kebetulan memimpin
sebuah bangsa, bangsa tersebut kan terjerumus pada
ketinggalan yang jauh. Karena gerak kemajuan suatu
bangsa secara relatif memakan waktu lama, setiap proses
kemunduran akan menghasilkan waktu yang jauh lebih lama
untuk kembali ke keadaan yang diinginkan. Misalnya,
apabila suatu bangsa mengalami kemunduran karena
kesalahan kepemimpinan, waktu yang dibutuhkan untuk
memperbaiki keadaan bangsa tersebut dan membawanya ke
situasi yang diinginkan jauh lebih lama dibanding bila
tidak ada kesalahan kepemimpinan. Barangkali pembaca
bisa mengaplikasi klaim ini terhadap pengalaman yang di
alami Indonesia saat ini.
Optimisme
berkaitan dengan adanya enerji, usaha, kemampuan
manajerial dan semangat yang optimis bahwa kondisi ideal
yang diinginkan tersebut bsia dicapai. Seorang pemimpin
setidaknya memiliki hal-hal tersebut. Dia harus mampu
menjadi motivator, driving force (penggerak
orang-orang), inspirator dan menjadi pemandu. Apabila
seseorang yang mengklaim dirinya pemimpin tetapi justru
bersikap tidak optimis, tidak memiliki enerji dan
kemampuan menggerakkan orang-orang dan tidak menjadi
inspirator, alhasil klaimnya hanyalah fantasi. Tujuan
tidak pernah menjadi kenyataan.
Setelah
mendefinisikan hal-hal pokok apa yang seharusnya
dimiliki oleh seorang pemimpin, kini kita sampai pada
tantangan apa yang saat ini dan di masa depan yang
dihadapi oleh Indonesia. Dengan kata lain, kita mencoba
menguraikan idealisme yang dibangun atas realisme dalam
konteks bangsa Indonesia.
Tantangan
dan harapan
Ketika
rejim Order Baru lengser di tahun 1998 dan semangat
reformasi bangkit secara luar biasa saat itu, terkuak
beberapa idealisme yang sebelumnya seolah-olah hanya
mimpi yang mustahil menjadi kenyataan. Idealisme
tersebut adalah (1) kemenangan moral atas kekuasaan, (2)
kejayaan reformasi atas status
quo, (3) kegemilangan masa depan atas masa kini dan
lalu serta (4) kemenangan hati nurani rakyat atas
ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
sebelumnya.
Apakah
hal-hal ideal tersebut sudah menjadi kenyataan saat ini?
Rasanya masih jauh dari harapan. Mungkin mereka masih
embrio-embrio yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan.
Karenanya keempat hal ideal di atas masih tetap sebagai
tantangan terhadap kepemimpinan nasional di masa kini,
sehingga siapapun yang mengklaim diri menjadi pemimpin
bangsa harus memperhatikan keempat keadaan ideal di atas.
Dia harus mampu menjadi leader,
inspirator dan
motivator dalam mengembangkan embrio-embrio tersebut menjadi
kenyataan. Dalam kaitan ini, paling sedikit ada empat
tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin nasional.
Pertama,
meneruskan komitmen terhadap perjuangan moral.
Umum diketahui bahwa praktik-praktik korupsi,
kolusi, suap, katabelettje
dan lain sebagainya yang merajalela dalam pemerintahan
lama adalah disebabkan rendahnya moralitas birokrat,
pengusaha dan sebagian masyarakat. Praktik-praktik
tersebut berkembang dan merajalela disebabkan banyaknya
hal misterius, ketertutupan dan ketidak jujuran
dipemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Tugas
berat pemimpin nasional antara lain adalah memulihkan
dan membangun moralitas birokrat, sektor swasta dan
masyarakat yang sudah berkarat dengan praktik negatif
tersebut selama kurang lebih 30 tahun.
Salah
satu upaya pemulihan yang mungkin adalah dengan memulai
dari dirinya sendiri, menciptakan keterbukaan dan
kejujuran dalam dirinya sendiri. Tanpa itu rasanya
mustahil pemimpin nasional bisa berhasil memulihkan
kebobrokan itu. Ini tidak lain disebabkan juga budaya
kita yang paternalistik, sehingga seorang pemimpin
adalah menjadi tauladan dan figur pertama yang akan
konsisten menegakkan prinsip moral dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan pemerintahan.
Pengalaman
negara-negara berkembang yang mengalami pergantian
pemerintahan dari militer ke sipil menunjukkan kegagalan
dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, yang
ironisnya justru salah satu tema utama kampanye sipil
sebelum berkuasa. Sebaliknya,
praktik korupsi dan sogok meluas seperti apa yang
terjadi di Pakistan dan beberapa negara Amerika Latin.
Harapan terhadap pemimpinan nasional adalah agar
mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa
dan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan pada
golongan tertentu.
Komitmen
terhadap perjuangan moral juga berarti pendekatan
kebijakan pemerintah akan lebih mengutamakan moralitas
dan rasionalitas di atas kekuasaan dan kekuatan. Karenanya, harapan terhadap pemimpin nasional adalah untuk
lebih mengembangkan dialog terbuka yang persuasif dan
rasional, bukan ceremonial
dan emosional, dengan masyarakat dan mengutamakan
pendekatan bottom
up dalam kebijakan pemerintah.
Kedua,
melanjutkan dan meningkatkan kualitas reformasi.
Selama tiga tahun terakhir, pengertian reformasi
sudah banyak mengalami bias dan penyimpangan. Seorang
pemimpin nasional diharapkan dapat mendefiniskan kembali,
memberi makna lebih berbobot dan merevitalisasi
reformasi yang sedang diperjuangkan.
Reformasi bukan hanya menyangkut pergantian dan
revitalisasi pemerintahan tetapi juga meliputi
mentalitas, cara berpikir dan bersosialisasi masyarakat.
Reformasi menyangkut pembaruan sikap masyarakat
dan penerimaan secara dewasa perbedaan-perbedaan baik
ras, agama, suku dan etnis, yang merupakan isu sangat
sensitif selama ini, serta penempatan kepentingan bangsa
secara utuh di atas kepentingan golongan.
Karenanya diharapkan tidak akan terjadi dominasi
mayoritas, dan juga tirani minoritas, melainkan
terciptanya keseimbangan dan kesamarataan peranan setiap
rakyat, terlepas dari latar belakang, dalam
berpartisipasi membangun bangsa.
Seorang
pemimpin nasional diharapkan dapat memimpin pembaruan
terhadap kesenjangan pemikiran, pendapat dan sikap antar
golongan, agama dan suku terhadap reformasi. Bagaimanapun juga tidak semua kalangan menyambut reformasi
secara positif. Beberapa
anasir mungkin akan mencoba membalik atau memanfaatkan
situasi demi kepentingan golongannya.
Harapan rakyat, lewat reformasi, pemimpin
nasional dapat menyatukan bangsa dalam satu visi dan
misi: keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Ketiga,
mewujudkan kegemilangan masa depan atas masa lalu dan
kini. Masa
lalu bangsa ditandai dengan mismanagement
sumberdaya alam dan manusia nasional.
Pemanfaatan sumberdaya alam, yang justru sangat
kaya, tidak dioptimalkan untuk kemakmuran seluruh rakyat,
tetapi sebaliknya, tingkat kesenjangan ekonomi dan
kemiskinan hanya berkurang secara perlahan. Sama halnya, sumberdaya manusia belum dimanfaatkan secara
optimal karena dua hal, yakni pembangunan lebih
diarahkan pada pembangunan fisik dan individu-individu
kapabel justru berada di luar sistem.
Kondisi sekarang, khususnya dari segi ekonomi, sangatlah
serius ditandai dengan tingkat pengangguran relatif
tinggi yang diperkirakan mencapai 40%, tingkat
kemiskinan yang mencapai 50 juta penduduk hidup di bawah
garis kemiskinan, melonjak tiga kali lipat dari tahun
1996, lunturnya kepercayaan investor asing dan domestik,
tingginya tingkat harga, ketersediaan bahan kebutuhan
pokok dan rendahnya nilai tukar rupiah.
Masalah berat lain adalah restrukturusisasi
perbankan dan utang luar negeri.
Utang domestik pemerintah telah membubung hampir
mencapai 70 milyar dollar.
Di pihak swasta, negosiasi utang dengan debitur
di bawah program yang didukung World Bank belum membawa
hasil menggembirakan.
Pendek kata, tantangan dalam mewujudkan
kesejahteraan seluruh rakyat sangat berat.
Beranjak
dari kenyataan ini, harapan rakyat terhadap pemimpin
nasional adalah untuk dapat merumuskan dan menjalankan
kebijakan yang tidak hanya bertujuan mengatasi masalah
ekonomi sekarang, tetapi juga kebijakan masa depan yang
konsisten dengan misi dan visi bangsa. Apa yang harus
dilakukan dalam jangka pendek dan bagaimana mencapainya.
Apakah pemulihan kurs rupiah terhadap dollar AS menjadi
tujuh ribu misalnya. Berapakah tingkat tingkat kondusif
untuk pembangunan ekonomi? Masih spekulatif dan sangat
janggal kalau belum ada studi komprehensif ke arah sana.
Dalan jangka pendek misalnya memulihkan strukturisasi
perbankan sehingga mampu berfungsi menyalurkan kredit
pada investasi produktif, serta lebih memberdayakan
Badan Restrukturisasi Bank Indonesia dalam mengupayakan
restrukturisasi kredit macet yang mencapai lebih 230
triliun rupiah. Rakyat
perlu juga mengetahui target-target apa yang hendak
dicapai dan bagaimana strategi dan usaha pemimpin
nasional dalam mencapai target-target tersebut.
Dalam jangka menengah, pemimpin nasional diharapkan
memahami bahwa strategi pengembangan ekonomi pertanian,
industri kecil dan menengah hendaknya menjadi sentral
kebijakan pembangunan ekonomi.
Dari data BPS (1998), sekitar 50 % atau 40 juta
tenaga kerja masih terpusat di sektor pertanian dan
hanya 12.5 % di sektor industri.
Apa yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru
adalah, strategi kebijakan ekonomi yang berfokus pada
industri telah gagal menyerap surplus ternaga kerja di
pertanian, sementara ironisnya, sumberdaya modal lebih
terpusat pada sektor industri.
Dalam jangka panjang, tujuannya adalah kemakmuran bagi
seluruh rakyat yang hanya dapat terwujud apabila segala
potensi sumberdaya nasional diarahkan pada pembangunan
manusia Indonesia.
Dalam hal ini, mencerdaskan kehidupan bangsa
menjadi isu sangat pokok.
Data BPS (1998) menunjukkan 70% atau 140 juta
penduduk masih berpendidikan SD ke bawah.
Di tengah revolusi teknologi dan pengetahuan,
tidak ada jalan lain selain membina dan memperlengkapi
penduduk yang tertinggal dengan sarana dan prasarana
pengetahuan.
Sangat mengagumkan contoh yang diberikan Andrew Carnegie,
konglomerat baja AS yang membangun lebih kurang 1.800
perpustakaan di seluruh AS.
Harapan rakyat, pemimpin nasional hendaknya mampu
menggalang sumberdaya pemerintah dan swasta untuk
mendirikan dan mengembangkan perpustakaan umum di setiap
ibukota kabupaten.
Hanya dengan memperlengkapi rakyat dengan
pengetahuan, bangsa Indonesia akan mampu mengikuti
kemajuan peradaban manusia. Dalam kaitan ini, sejauh ini
Presiden Megawati baru menghimbau pengusaha dan
masyarakat mendonasikan uangnya kepada pemerintah. Tentu
diperlukan visi dan landasan yang jauh lebih penting
daripada sekedar himbauan.
Keempat,
mewujudkan kemenangan nurani rakyat.
Selama beberapa dekade, rakyat telah menyaksikan
banyak individu yang melakukan penyimpangan baik di
bidang ekonomi, politik dan hukum, tetapi hukum dikebiri
sehingga tidak mampu menjangkau individu-individu
tersebut. Harapan
rakyat, pemimpin nasional dapat menyelenggarakan amanat
konstitusi bahwa RI adalah negara yang berlandaskan
hukum dengan membangun dan menciptakan hukum bagi
semuanya tanpa pandang bulu. Usulan untuk mengembangkan rekonsiliasi nasional tetaplah
harus menjaga keseimbangan antara keadilan dan persatuan
nasional.
Sejarah
menunjukkan tidak sedikit pemimpin yang lahir dari dan
didukung oleh rakyat akhirnya, dengan godaan kekuasaan
dan lemahnya kontrol moral, menjauh dari rakyat dan
menjadi beban bangsa.
Karenanya sangat menarik apa yang dikatakan oleh
guru saya Jeff Gilmore, “let humility define your
ambition, but not ambition define your humility.”
(topik ini akan menjadi bahan diskusi di lain kesempatan)
Ketika
seseorang memiliki ambisi menjadi pemimpin nasional, hal
yang pertama yang harus dia jawab adalah apakah
ambisinya menentukan karakternya atau karakternya
menentukan ambisinya. Kalau jawabannya adalah cenderung
yang pertama, lebih baik dari awal yang bersangkutan
cukup menjadi pemimpin keluarga.
Akhirnya
untuk menjawab observasi Bresnan, kita cukup mengaitkan
tantangan dan harapan di atas dengan perkataan Gilmore.
Kesimpulannya, rasanya memang Indonesia masih sedang
mengalami krisis kepemimpinan.
|
|
|
